Jayapura, Indotimur –
Kamis siang (20/3/2025) Walikota Jayapura Abisai Rollo menggelar pertemuan bersama masyarakat adat Ondoafi besar Tobati – Enggros, Yohan Hamadi bersama para kepala suku. Pertemuan yang digelar tertutup itu, untuk membahas aksi pemalangan yang dilakukan masyarakat adat.
Aksi pemalangan itu dilakukan pada sumber air baku Sungai Siborgonji 2 saluran air PT PAM Jayapura.
Kepada wartawan Walikota Jayapura Abisai Rollo menjelaskan pemerintah kota, mengundang masyarakat adat pemilik hak ulayat sumber air Sungai Siborgonji 2 saluran air milik PT PAM Jayapura, yang mana pemasangan air bersih itu sudah dilakukan, namun di palang.
“Puji Tuhan hari ini kita mengundang dan kita boleh berbicara dari hati ke hati dan akhirnya kita sudah sepakati untuk sumber air minumnya harus tetap dikerjakan dan berjalan. Karena air itu merupakan hajat hidup banyak orang. Seluruh umat yang ada di kota ini, sehingga itu air harus dikerjakan dan sudah disepakati semua. Baik bapak Ondoafi besar Tobati – Enggros dan kepada – kepala suku serta kita semua,”terang Walikota ABR kepada wartawan usai pertemuan.
Dalam pertemuan itu hadir Ketua Komisi IV DPR Papua John Betaubun yang datang bersama anggota komisi, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Emus Wenda, Direktur PT Air Minum Jayapura Entis Sutisna, TNI/Polri serta para Kepala OPD terkait di lingkup Pemkot Jayapura.
Tentunya ini sebagai uang permisi untuk proyek ini dapat dikerjakan dan akan diselesaikan. Nanti kami akan undang lagi untuk diselesaikan pembayaran, dengan kesepakatan nilainya Rp. 500 juta untuk masyarakat yang punya hak atas air dan tempat dimana air bersih itu akan dikerjakan.
“Sehingga saya berharap dengan selesai persoalan ini. Maka nanti akan dikerjakan sumber air itu dan saya pikir tidak lagi ada masalah,”terangnya.
Untuk itu sebagai pejabat daerah yang juga seorang Ondoafi, Walikota ABR berharap kepada masyarakat harus ikut membantu menjaga sampai pipa – pipa itu terpasang selesai dengan baik. Supaya air bersih dapat berfungsi untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Jayapura.
Dengan kesepakatan bersama Ondoafi, para pemilik ulayat, kepala suku. Maka sudah bisa bekerja. “Hanya kita nanti mungkin untuk penyerahan uangnya, nanti kita undang lagi untuk dibayar dan saya pikir kalau sudah sepakat itu. Tidak ada masalah lagi,”ulangnya.
Ditempat yang sama Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Emus Wenda mengatakan dengan kehadiran Walikota Jayapura, bersama Pemprov Papua yang ada mengobati Dinas PUPR Provinsi, mengobati mama-mama yang di dapur di Tanah Hitam sekitarnya dan juga Entrop hingga sampai di Polimak.
“Kenapa mengobati, sebab segala kebutuhan air itu dari yang anak TK sampai dengan orang yang sudah pejabat, selalu butuh air. Akan tetapi hambatan yang terjadi beberapa waktu lalu kita sudah upaya-upaya yang kita sudah lakukan. Kita sudah ketemu Inspektorat sebagai pengawasan untuk bisa memfasilitasi. Tetapi belum ada solusi,”cerita Emus.
Setelah itu persoalan aksi pemalangan ini masuk sampai di Gubernur Papua. Namun masih juga belum ada solusi. “Sampai dengan kita masuk ke semua elemen-elemen yang kami merasa untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi ternyata mungkin Tuhan belum mengizinkan dan sekarang kita berterima kasih untuk Komisi IV DPR Papua yang hadir di DPR Provinsi Papua dan memfasilitasi bertemu dengan Walikota,”ucapnya.
Lanjutnya dirinya sangat percaya bahwa dengan kekompakan yang ada ini. Apapun masalahnya, hal yang susah bisa menjadi gampang. Karena diselesaikan bersama – sama,”kata Emus.
Sambungan Air Baru
Sementara itu Direktur PT PAM Jayapura, Entis Sutisna menjelaskan Sumber Air Siborgonji 2 merupakan sumber air baku yang akan memasok ke Kota Jayapura. Dengan kapasitas 100 liter/detik yang akan dimanfaatkan.
Dengan kapasitas seperti itu estimasi yang pertama bisa meningkatkan volume air kepada masyarakat. Kalau dilihat saat ini maksimal bisa menambah 8.000 sambungan rumah, yang sudah tentu dengan strategisnya potensi itu.
“Kami berharap dapat direalisasikan. Kebetulan sumber pendanaannya dari Provinsi Papua dalam hal ini Dinas PUPR. Namun untuk usulan proposal dan desain dirancang oleh PT PAM Jayapura,”kata Entis.
Diri-nya berharap dengan disepakati dan komitmen dari para Ondoafi dan pemerintah kota. Bisa segera untuk merampungkan kembali pembangunannya. Namun kebetulan pada saat ini jangka waktu pelaksanaannya sudah tuntas dan saat ini lagi di opnam atau di audit oleh BPK.
Kemungkinan untuk selanjutnya Dinas PUPR Provinsi Papua akan berkoordinasi dengan BPK tentang teknis selanjutnya. Namun dari sisi solusi terhadap dari sisi masyarakat adat, amat sangat menggembirakan bagi pihaknya.
“Kembali kami akan menatap ke depan lebih bagus lagi untuk meningkatkan layanan air bersih kepada masyarakat yang ada di Kota Jayapura,”ucapnya.
Karena untuk pelayanan air bersih di Seborogoni 2 akan banyak sekali yang terdampak menikmati air bersih. Terutama yang akan menikmati masyarakat di Tobati – Enggros, Hamadi dan juga masyarakat yang berada di Abe Pantai, Tanah Hitam, BTN Puskopad.
Sehingga dirinya berharap sumber air baru ini akan menopang masyarakat kota. Terutama di wilayah Abepura dan Jayapura Selatan.
Apresiasi dari DPR Papua
Ditempat yang sama Ketua Komisi IV DPR Papua, John Betaubun menjelaskan persoalan aksi pemalangan Sungai Seborogoni sudah terjadi sejak tahun 2024 lalu. Sebelum Abisai Rollo menjadi Walikota Jayapura.
“Ketika kami Komisi IV Hearing/dengar pendapat bersama Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua menjelaskan pekerjaan ini terstop karena ada aksi pemalangan. Kemudian hari itu juga kami tindak lanjuti dengan bersurat untuk melakukan audiensi dengan Walikota Jayapura,”bebernya.
Tanpa berselang lama dengan hanya dua kali pertemuan saja, langsung tuntas. Untuk itu atas nama Pimpinan Komisi IV DPR Papua memberikan apresiasi kepada Walikota Jayapura yang nota bene juga seorang Onfoafi besar. Dimana cuma sekali pertemuan bersama Ondoafi Besar, para kepala suku dan juga rakyat di Kota Jayapura bahwa pekerjaan ini jalan karena demi rakyat.
Diketahui nilai proyek sebesar Rp. 23 milliar dan tentunya bahwa nanti teknisnya disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR.
“Kita di Komisi IV, kita selalu menyampaikan bahwa kita semua ini ada tinggal di kota Jayapura. Jadi wajib kita mendukung semua program. Supaya semua baik di dapil-dapil bapak ibu anggota dewan. Tetapi juga di kota Jayapura air minum ini menyangkut pelayanan Kepada seluruh masyarakat di kota Jayapura. Ini proyek pekerjaan yang 2024,”tutup John. (odeodata h julia)
