Jayapura, Indotimur –
Pemerintah Provinsi Papua bergerak cepat memperkuat perlindungan sosial bagi warga lanjut usia melalui program Kartu JALAN (Jaminan Lanjut Usia Papua). Gubernur Papua Matius D. Fakhiri memastikan bahwa kelompok lansiabyang selama ini berada dalam posisi paling rentan akan menerima intervensi nyata, bukan hanya seremoni kebijakan.
Kepastian ini ditegaskan setelah Gubernur Matius D Fakhiri bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta jajaran BKKBN di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam pembangunan kependudukan di Tanah Papua.
“Kartu JALAN ini bukan hanya simbol. Ini komitmen bahwa mereka yang telah lebih dulu merawat kita, kini giliran negara hadir untuk merawat mereka,” ujar Juru Bicara Gubernur Papua, Dr. M. Rifai Darus, SH., MH. Jumat, (15/11).
Program ini dirancang sebagai perlindungan komprehensif bagi lansia Papua mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, akses layanan kesehatan, pendampingan keluarga, hingga integrasi data kependudukan yang lebih presisi.
Pemerintah pusat melalui BKKBN juga menegaskan dukungan penuh terhadap operasional awal program yang direncanakan meluncur pada Desember 2025, termasuk sinkronisasi data, pendampingan teknis, dan integrasi dengan program nasional SIDAYA.
Hasil pertemuan itu menghasilkan lima komitmen bersama integrasi data lansia Papua ke sistem nasional dukungan operasional pusat untuk peluncuran awal pendampingan keluarga lansia melalui kader dan layanan dasar sinkronisasi anggaran pusat dan daerah serta penyiapan pilot project di beberapa kabupaten prioritas sebelum diperluas ke seluruh Papua. Komitmen tersebut menjadi pondasi awal agar program berjalan efektif dan tidak setengah hati.
Rangkaian dari isi pertemuan memperlihatkan pembahasan teknis yang berlangsung serius namun penuh optimisme.
Sinergi antara pusat dan daerah tampak jelas, menegaskan bahwa Papua tidak dibiarkan bekerja sendiri dalam melindungi kelompok lansia.
Menurut Rifai Darus, perhatian nyata pemerintah pusat merupakan pesan bahwa negara benar-benar hadir, terutama bagi rakyat Papua yang paling membutuhkan.
“Kartu JALAN adalah pesan bahwa Papua bergerak bersama. Bahwa di Timur Indonesia pun, intervensi sosial setara dengan daerah lain. Inilah bentuk negara hadir secara utuh,” ujarnya.
Program Kartu JALAN kini memasuki tahap final sebelum peluncuran. Jika berjalan sesuai rencana, Papua akan menjadi salah satu provinsi pertama di kawasan timur Indonesia yang menghadirkan jaminan perlindungan khusus bagi lansia.
Dengan dukungan pusat, konsistensi daerah, dan fondasi kebijakan yang kuat, program ini berpotensi menjadi tonggak penting dalam transformasi pelayanan sosial bagi mereka yang telah lebih dulu mengabdikan hidup bagi keluarga dan tanah kelahirannya.
