Jayapura, Indotimur –
Audit menyeluruh Kementerian Kesehatan terhadap empat rumah sakit di Jayapura membuka sederet persoalan mendasar dalam sistem pelayanan kesehatan di Papua.
Laporan hasil audit itu diserahkan langsung kepada Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H., pada 26–27 November 2025, dan menjadi alarm keras bagi pembenahan layanan kesehatan di Tanah Papua.
Audit ini dilakukan setelah kasus seorang ibu hamil meninggal dunia usai diduga ditolak oleh beberapa rumah sakit. Pemeriksaan mencakup aspek regulasi, pelayanan IGD, sistem rujukan, ketersediaan tenaga kesehatan, hingga fasilitas medis.
Dari hasil audit, Kemenkes merekomendasikan lima langkah perbaikan besar yang wajib dijalankan seluruh rumah sakit.
Pertama, penataan ulang sistem triase dan pelayanan gawat darurat agar pasien kritis tidak lagi terombang-ambing.
Kedua, penguatan SOP rujukan dan komunikasi antar fasilitas kesehatan yang selama ini dinilai lemah.
Ketiga, pemenuhan tenaga medis dan peralatan yang masih jauh dari standar nasional.
Keempat, pembinaan serta evaluasi manajemen rumah sakit yang dinilai tidak optimal.
Dan terakhir, Pemprov Papua diminta segera melakukan reformasi besar-besaran di sektor kesehatan.
Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa keselamatan nyawa warga Papua tidak boleh dikorbankan hanya karena kekacauan administrasi atau lemahnya manajemen pelayanan.
“Ini panggilan keras untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan di Papua. Keselamatan nyawa harus diutamakan, bukan prosedur administratif. Audit harus tuntas dan tidak boleh ada ruang bagi kelalaian,” tegas Fakhiri.
Pemprov Papua menyatakan siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi termasuk pembenahan manajemen, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta penegakan disiplin di rumah sakit yang tidak menjalankan standar pelayanan.
Kasus kematian yang memicu audit ini menjadi titik balik pembenahan layanan kesehatan Papua. Pemerintah menargetkan agar seluruh rumah sakit di Jayapura bergerak cepat memperbaiki sistemnya demi memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Dengan hasil audit di tangan, publik kini menunggu bukti bahwa reformasi layanan kesehatan benar-benar dijalankan dan tidak hanya berhenti sebagai rekomendasi di atas kertas.
