Jakarta, Indotimur –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Dewan Kehormatan Majelis Rakyat Papua (MRP) guna membahas tantangan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) dalam rapat konsultasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis pekan lalu (20/11/2025).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan pentingnya MRP menjalankan fungsi perlindungan hak-hak orang asli Papua sesuai aturan agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan.
Sementara itu Ketua Dewan Kehormatan MRP, Dorince Mehue, meminta arahan dan pendampingan KPK terkait hambatan pengesahan aturan tata beracara dan penyimpangan pejabat daerah.
Setyo menekankan Papua sebagai prioritas pengawasan KPK, mengingat seluruh kabupaten/kota berada dalam kategori rentan berdasarkan skor MCSP 2025.
Untuk itu KPK berkomitmen menindaklanjuti aspirasi MRP melalui penguatan sinergi dan pendampingan intensif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan Papua. (Ist)
