Jayapura — Indotimur
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua melakukan audiensi dengan Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri (MDF), pada Senin (29/12/2025).
Pertemuan tersebut membahas agenda pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP se-Papua Raya yang dijadwalkan berlangsung pada 10–11 Januari 2026.
Sekretaris DPW PPP Papua, Abdul Rahim G., mengatakan audiensi tersebut bertujuan memastikan kehadiran Gubernur Papua dalam pembukaan Muswil.
“Audiensi ini untuk memastikan jadwal kehadiran Bapak Gubernur, dan dipastikan beliau akan hadir,” ujarnya.
Abdul Rahim menegaskan, Muswil se-Papua Raya memiliki arti strategis bagi penguatan konsolidasi partai di kawasan timur Indonesia.
Menurutnya, Muswil tidak hanya menjadi agenda organisasi rutin, tetapi juga ruang konsolidasi politik untuk memperkuat struktur, soliditas kader, serta menyatukan arah perjuangan PPP ke depan.
“Kehadiran Ketua Umum DPP PPP dan Gubernur Papua diharapkan dapat memberikan semangat sekaligus legitimasi politik bagi kader PPP di seluruh Papua Raya,” katanya.
Ia berharap Muswil dapat berjalan lancar, demokratis, dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan PPP, khususnya dalam menjawab tantangan politik dan pembangunan di Tanah Papua.
Muswil PPP se-Papua Raya rencananya akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP PPP, H. Mardiono.
Kegiatan ini melibatkan DPW dan DPC PPP dari enam provinsi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
Dalam pelaksanaan Muswil serentak tersebut, DPW PPP Papua ditetapkan sebagai tuan rumah dengan lokasi kegiatan dipusatkan di Kota Jayapura.
Audiensi ini turut dihadiri jajaran pengurus DPW PPP Papua, antara lain Ketua DPW PPP Papua H. Mursidin, Sekretaris DPW Abdul Rahim G., Ketua Organizing Committee (OC) Najamuddin Kadir, SP, Ketua Steering Committee (SC) Ir. Musriadi HP, M.Si, serta Sekretaris SC Jumaidi.
Muswil ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi PPP se-Papua Raya sekaligus penguatan struktur dan arah kebijakan partai menjelang agenda politik ke depan.
