Jayapura, Indotimur –
Wali Kota Abisai Rollo menyoroti rendahnya tingkat kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program serta kegiatan pembangunan triwulan pertama Pemerintah Kota Jayapura tahun 2026.
Usai pelaksanaan monitoring yang digelar bersama seluruh OPD, Rabu (6/5), Wali Kota mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah pimpinan OPD yang tidak hadir. Dari total 43 kepala OPD, hanya sekitar 25 orang yang mengikuti kegiatan tersebut.
Selain itu, tingkat kehadiran juga dinilai rendah pada jajaran wilayah. Dari lima kepala distrik, dua di antaranya tidak hadir. Sementara itu, dari 25 kepala kelurahan, sebanyak 11 kepala kelurahan tercatat tidak mengikuti kegiatan.
Wali Kota menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan forum penting untuk mempertanggungjawabkan progres pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, kehadiran pimpinan OPD, kepala distrik, hingga kepala kelurahan bersifat wajib.
Ia juga menekankan pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas dipersilakan untuk melapor, sementara bagi yang masih menjabat diwajibkan hadir dalam setiap kegiatan monitoring guna menyampaikan perkembangan pekerjaan masing-masing.
Lebih lanjut, Wali Kota menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang tidak hadir tanpa alasan jelas. Ia membuka kemungkinan adanya rotasi hingga pergantian jabatan bagi pejabat yang dinilai tidak disiplin dan tidak menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas.
Pemberitahuan terkait pelaksanaan monitoring, lanjutnya, telah disampaikan sebelumnya kepada seluruh jajaran. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pejabat untuk tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
Wali Kota berharap pada pelaksanaan monitoring berikutnya seluruh pejabat terkait dapat hadir tanpa terkecuali. Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran yang berulang akan berujung pada tindakan tegas berupa pergantian jabatan.
Pemerintah Kota Jayapura, tambahnya, berkomitmen untuk terus meningkatkan disiplin, kinerja, dan akuntabilitas aparatur guna memastikan seluruh program pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran. (Clo/iing)
