JAYAPURA – Indotimur
Musyawarah Wilayah (Muswil) IX Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua yang digelar di Hotel Suni Abepura, 10–11 Januari 2026 berlangsung mulus dan penuh kekeluargaan.
Hasilnya, H. Mursidin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Papua 2026-2031.
H. Mursidin yang juga merupakan Anggota DPRK Kota Jayapura ditetapkan sebagai ketua dalam sidang paripurna Muswil yang berakhir pada Jumat malam (10/1) sekitar pukul 22.30 WIT. Penetapan dilakukan tanpa voting, setelah seluruh peserta Muswil menyatakan dukungan bulat.
Muswil IX PPP Papua diikuti unsur DPP, DPW, serta perwakilan DPC se-Papua. Tim formatur berjumlah lima orang, terdiri dari unsur DPP, DPW, serta DPC Keerom, DPC Yapen, dan DPC Kabupaten Jayapura.
Usai terpilih, H. Mursidin menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran PPP di Papua melalui kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah. Ia menyebut, langkah tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum DPP PPP, H. Mardiono, yang juga dipercaya sebagai utusan Presiden di bidang ketahanan pangan.
“PPP Papua akan berjalan seiring dengan pemerintah daerah. Kolaborasi menjadi kunci, terutama dalam mendukung program strategis nasional, termasuk ketahanan pangan,” ujar Mursidin saat ditemui usai sidang paripurna.
Ke depan, PPP Papua menargetkan peningkatan perolehan kursi di DPR Papua (DPRP). Tidak hanya itu, partai berlambang Ka’bah tersebut juga membidik penambahan kursi DPR kabupaten dan kota pada Pemilu Legislatif 2031 mendatang.
“Kami optimistis. Dengan konsolidasi yang solid dan kerja nyata di tengah masyarakat, PPP bisa menambah kursi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Selain target legislatif, PPP Papua juga membuka peluang luas bagi kader terbaik untuk maju dalam kontestasi Pilkada kabupaten dan kota di Papua.
Menurut Mursidin, kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan akan menjadi agenda utama kepengurusannya.
Muswil IX ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi PPP Papua untuk memperkuat struktur partai dan memperbesar peran politiknya di Bumi Cenderawasih.
