Oleh : Abdul Munib
Tahun 2024 yang baru lewat kemarin, adalah jejak demokrasi yang menarik untuk dipelajari. Memang masih banyak kekurangan di sana-sini, tapi semua itu merupakan tahapan kedewasaan yang membutuhkan waktu cukup lama. Lihat demokrasi Barat, sebagai gurunya demokrasi, masih terjebak dalam kepentingan globalis. Dimana rakyat Amerika semakin banyak gelandangan.
Negara dengan sistem kedaulatan rakyat, artinya tidak memilih sistem kerajaan. Pemimpin dipilih melalui Pemilu. Sedangkan kerajaan, suksesi nya dijalankan berdasarkan wasiat raja. Ada kelemahan pada sistem kerajaan, yakni sering didera oleh pertikaian perebutan kekuasaan antar anak-anak raja, atau perang saudara. Seperti Majapahit misalnya.
Negara super power abad 13 sampai abad 15 itu meredup bukan karena diserang musuh, melainkan karena perang saudara yang berkepanjangan. Kerajaan Demak setelahnya juga mengalami saling bunuh untuk memperebutkan tahta. Kerajaan Mataram Islam selanjutnya terpecah jadi empat, karena perebutan diantara keturunan raja. Indonesia yang tahun ini mau ulang tahun ke 80, sudah melakukan Pemilu 13 kali.
Dimasa Orde Lama sekali. Dimasa Orde Baru enam kali, dan dimasa Reformasi 6 kali. Hanya saja mulai tahun 2004, Presiden dan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat, yang sebelumnya dipilih MPR dan DPR. Sebuah lompatan sistem demokrasi yang berani. Sebab di Amerika sendiri, meski Pilpres langsung, namun masih berdasarkan kemenangan di sejumlah negara bagian. Banyak yang terburu-buru menuntut kualitas atau mutu demokrasi kita agar tidak berputar-putar pada demokrasi prosedural guna Menghilangkan politik uang, penyelenggara Pemilu yang rentan ikut bermain juga potensi keterlibatan aparatur negara serta minimnya gagasan negarawan. Masalah-masalah penyakit demokrasi diatas, perlu menjadi bahan evaluasi kita sebagai rakyat pemilik kedaulatan (RPK). Adanya motif-motif yang dangkal dari partai politik dan kandidat kepala daerah, yang mengasosiasikan politik hanya sebatas berkuasa dan tujuan ekonomi. Motif rendahan seperti ini sering kali menjauhkan haluan kapal kebangsaan dari tujuannya semula ; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya partai politik dapat dengan fasih berbicara kebangsaan. Menggali dari sumber utama nya yaitu falsafah Pancasila. Partai politik tidak boleh diam-diam menghianati substansi Pancasila dan amanat penderitaan rakyat (Ampera).
Kesadaran baru harus ditumbuhkan oleh para pelaku politik kita. Bahwa makna berpolitik harus diganti dengan spirit menjadi pelayan rakyat. Makna menjadi berkuasa harus dihilangkan. Sehingga politik yang sering disebut kotor pelan-pelan bisa dirubah menjadi jalan suci kebaktian terhadap masyarakat. Pada Pileg, Pilpres dan Pilkada tahun kemarin yang berlangsung relatif aman dan terkendali, tentu patut kita apresiasi. Banyak yang semula khawatir akan banyak masalah keamanan dalam pemilihan serentak, nyatanya tidak demikian. Hanya saja perlu evaluasi dan perbaikan-perbaikan sistem dan penyelenggara di Pemilu yang akan datang.
Jika penyelenggaraan terus disempurnakan tentu mutu Pemilu kita akan lebih baik. Untuk hal ini dibutuhkan pendidikan politik kepada masyarakat, perlu niat baik Parpol untuk berbenah sehingga kedepan kesadaran berbangsa akan semarak karena politik kita tidak keluar dari tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wajah demokrasi kita setiap kali Pemilu adalah bagian dari cerminan kita dalam berbangsa. Di belahan dunia lain pun sama, demokrasi masih terus meniti jalan kelayakannya. Pada intinya, demokrasi yang kayak adalah demokrasi yang dijalankan dengan rakyatnya yang cerdas.
Terutama ketika DNA bangsa Pancasila dan seluruh persoalan dan keadaannya dapat dikonstruksi dengan landasan kesepakatan bersama bangsa Pancasila, tujuan keadilan sosial yang digerakkan di bumi Nusantara. Dan jangan dilupakan, siapa kita Bangsa Indonesia dalam kancah bangsa-bangsa lain di Dunia. Maka, jika keberdemokrasian adalah suatu yang dinilai lebih layak sebagai sistem yang lebih berperadaban di dalam pergaulan internasional, tentunya Bangsa ini terus belajar terus mencari demokrasi yang tak hanya berhenti sebatas pada prosedural. Melainkan demokrasi yang kaya akan ilmu pengetahuan, kesejahteraan rakyat, kemerdekaan berpendapat dan Keindonesiaan yang membanggakan semua rakyatnya.
Penulis adalah wartawan senior di Papua
