Jayapura, Indotimur –
Pemerintah Provinsi Papua memanfaatkan sepekan kerja pada periode 15–22 Desember 2025 untuk memastikan roda pemerintahan berjalan menyeluruh, dari penguatan posisi politik di tingkat nasional hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di kampung.
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dirangkum dalam program Lapor Rakyat Sepekan yang disampaikan Juru Bicara Gubernur Papua, DR. Muhammad Rifai Darus, SH. MH.
Menurut Rifai, agenda sepekan ini mencerminkan pola kerja Gubernur Papua Matius D. Fakhiri yang menempatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sebagai fondasi, sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan nyata di lapangan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
Di tingkat nasional, Gubernur Papua menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta.
Kehadiran tersebut menjadi bagian dari konsolidasi kepemimpinan politik dan penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan kekuatan politik nasional.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan aspirasi dan kepentingan Papua tetap terkoneksi langsung dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam pengawalan Otonomi Khusus serta program strategis pemerintah pusat di Tanah Papua.
Sinkronisasi tersebut diperkuat melalui kehadiran Gubernur Papua dalam Rapat Koordinasi Percepatan Otonomi Khusus Papua bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan para kepala daerah se-Tanah Papua.
Dalam forum itu ditegaskan bahwa Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 menjadi acuan utama pembangunan daerah.
Pendekatan yang digunakan bersifat sinkron, tidak top-down, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat Papua.
Kabar penting lainnya datang dari sektor anggaran. Dalam pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mengembalikan Dana Otsus Papua tahun 2026 ke angka Rp12 triliun. Komitmen tersebut disertai penekanan agar pengelolaan dana dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran.
Gubernur Papua menyebut kebijakan ini sebagai kado bagi rakyat Papua, sekaligus amanah besar yang harus dijalankan secara disiplin dan transparan.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Provinsi Papua meluncurkan Program Mudik Bebas (Gratis) Nataru 2025. Program baru ini menjadi langkah awal penguatan konektivitas antarwilayah di Papua.
Ribuan warga memanfaatkan layanan mudik melalui jalur laut dan darat yang dilengkapi layanan kesehatan serta asuransi.
Program tersebut dikawal langsung oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua, sementara Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen turut melepas peserta mudik dan memastikan pelayanan berlangsung aman serta tertib.
Di bidang pelayanan kesehatan, instruksi Gubernur Papua mulai dirasakan masyarakat.
RSUD Jayapura menjalankan layanan medis lanjutan, termasuk tindakan kesehatan tertentu tanpa membebani warga.
Langkah ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak berhenti di tingkat regulasi, tetapi benar-benar dijalankan oleh unit pelayanan teknis di lapangan.
Pemenuhan janji dasar kepada rakyat juga ditunjukkan melalui penuntasan akses air bersih di Kampung Weref.
Program ini berdampak langsung pada peningkatan kesehatan, sanitasi, dan kualitas hidup warga setempat, serta menjadi contoh konkret bahwa janji pemerintah direalisasikan, bukan sekadar disampaikan.
Di sisi sosial dan moral, Pemerintah Provinsi Papua menyelenggarakan Natal Bersama 2025 sebagai momentum memperkuat harmoni, persatuan, dan peran keluarga dalam transformasi Papua.
Wakil Gubernur Papua hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
Sementara itu, Gubernur Papua juga menyampaikan ucapan Natal kepada seluruh masyarakat Papua dengan pesan damai,persaudaraan, dan optimisme membangun Papua yang harmonis dan sejahtera.
Menutup laporan rakyat sepekan, Rifai Darus menegaskan bahwa rangkaian agenda 15–22 Desember 2025 menunjukkan Pemerintah Provinsi Papua bekerja pada tiga lapis kepemimpinan sekaligus, yakni kepemimpinan politik nasional, kepemimpinan administratif pemerintahan, dan kepemimpinan moral kepada masyarakat.
“Melalui program Lapor Rakyat Sepekan, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmen untuk terus bekerja terbuka, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan nyata rakyat Papua,” pungkasnya.
