Jayapura, Indotimur
Ketua DPD Gerindra Papua Yanni mengimbau agar pemaksaan yang dilakukan oleh pelajar Papua menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipolitisasi oleh pihak manapun. Menurutnya, aspirasi adalah hal yang normal dalam demokrasi negara, namun harus disampaikan dengan cara yang tidak provokatif dan destruktif.
Diketahui, demo para pelajar di Papua selain menolak program pemerintah pusat berupa Makan Bergizi Gratis, mereka juga menuntut pendidikan gratis.
“Program MBG adalah program yang mulia, demikian juga dengan pendidikan gratis yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Keduanya sama-sama penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul,” ujar Yanni di Jayapura, Senin (17/2/2024).
Ia menambahkan bahwa program MBG baru dimulai dan tidak bisa dinilai dalam hitungan bulan.
Menurut Yanni, program MBG memiliki dampak jangka panjang yang sangat besar terhadap kualitas pendidikan dan pembangunan SDM. Banyak negara yang telah berhasil meningkatkan kualitas SDM melalui program serupa, seperti Brazil, India, dan Korea Selatan.
Di Brazil, Program Fome Zero yang dimulai pada tahun 2003 telah berhasil mengurangi kelaparan dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di sekolah-sekolah. India, melalui Program Mid-Day Meal Scheme, telah mengurangi angka kekurangan gizi di kalangan anak-anak dan mendorong mereka untuk lebih rajin bersekolah. Di Korea Selatan, Program School Feeding telah berjalan dengan sukses dan menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pendidikan mereka.
Dalam konteks teori pembangunan, Yanni merujuk pada Teori Human Capital yang dicetuskan oleh Gary Becker. Teori ini menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Yanni menegaskan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang mendesak, namun kesehatan dan gizi juga perlu diperhatikan demi terciptanya pendidikan yang berkualitas.
“Tanpa gizi yang memadai, pendidikan tidak akan memberikan hasil yang optimal. Program MBG mendukung pendidikan dengan menyediakan sumber daya yang memungkinkan anak-anak untuk belajar lebih baik,” jelasnya.
Jangan Dipermasalahkan
Yanni juga menekankan bahwa pendidikan gratis dan program MBG tidak bisa dipertentangkan, tetapi harus berjalan bersama.
“Kedua program ini saling mendukung dalam menciptakan SDM yang unggul. Pendidikan gratis memberikan akses belajar yang lebih luas, sementara program MBG memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang baik sehingga mampu belajar dengan optimal,” tegasnya.
Dalam konteks Papua, menurut Yanni, masalah pengembangan pendidikan telah diatur tersendiri dalam UU Otonomi khusus, dimana telah diatur bahwa sekurang-kurangnya 30 persen dana Otsus harus dialokasikan untuk pendidikan di Papua. Yang perlu dilakukan sekarang adalah pengawasan terhadap pelaksanaan UU tersebut.
Yanni mengingatkan bahwa program MBG lahir dari kajian mendalam Presiden Prabowo Subianto, yang mempelajari berbagai negara dan melakukan pantauan terkait kecukupan gizi anak sekolah selama bertahun-tahun.
“Ini adalah impian Pak Prabowo dalam menciptakan SDM yang unggul,” tambahnya.
Selanjutnya Yanni menyatakan sependapat dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang menyatakan bahwa menolak program MBG adalah hak setiap individu, namun pencetakan yang bertujuan menolak program tersebut tidak boleh menghambat masyarakat hak lain yang ingin menerima manfaat dari program mulia tersebut.
“Anak-anak yang merasa terbantu dengan program ini harus dihargai, dan jumlahnya puluhan juta,” demikian Yanni. (Merah)
