Jayapura, Indotimur –
Pemerintah Provinsi Papua menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Jayapura, Rabu (10/12). Rombongan anggota dewan yang membidangi sektor kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan jaminan sosial itu disambut langsung oleh Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Komisi IX mendapatkan paparan lengkap soal kondisi terkini berbagai layanan publik di Papua. Mulai dari fasilitas kesehatan, serapan tenaga kerja, distribusi jaminan sosial, hingga persoalan kependudukan. Para anggota dewan juga mendengar langsung masukan dari dinas terkait.
Gubernur Fakhiri mengatakan, kunjungan ini penting karena banyak masalah di Papua berkaitan langsung dengan tugas Komisi IX.
“Dari kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, sampai jaminan sosial itu semua tantangan besar di Papua. Dengan kunjungan ini, mereka bisa dengar langsung dari Pemprov Papua. Kami harap dengan masukan yang kami sampaikan, nantinya kita bisa dibantu lewat program-program yang tepat sasaran,” ujar Fakhiri.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan santunan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan santunan kematian kepada beberapa ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nilainya bervariasi, mulai dari Rp42 juta hingga lebih dari Rp220 juta.
Komisi IX menilai Papua membutuhkan dukungan kuat, terutama soal akses kesehatan, perlindungan pekerja, jaring sosial, dan pemerataan pelayanan publik. Banyak daerah di Papua masih menghadapi kesenjangan infrastruktur hingga akses layanan dasar.
Kunjungan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkrit yang bisa dibawa ke pemerintah pusat, sehingga program nasional benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Papua.
Sinergi antara pusat dan daerah disebut menjadi kunci agar setiap kebijakan lebih efektif dan tepat sasaran.
