Jayapura, Indotimur –
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan bahwa wacana pembentukan Embarkasi Haji Papua Raya bukanlah proyek pembangunan fasilitas keagamaan baru, melainkan sekadar kajian administratif terkait peningkatan layanan publik.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Gubernur Papua, Dr. M. Rifai Darus, SH, MH, untuk meluruskan persepsi publik yang mulai berkembang liar di tengah masyarakat.
“Pemerintah tidak sedang membangun rumah ibadah baru. Embarkasi itu bukan kompleks peribadatan, tapi titik pelayanan administratif yang memanfaatkan fasilitas bandara dan asrama transito yang sudah ada,” ujar Rifai dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Kamis (13/11).
Menurutnya, langkah Pemprov Papua semata-mata merupakan tindak lanjut atas berbagai masukan dari masyarakat dan lembaga keagamaan yang mengusulkan Jayapura sebagai titik keberangkatan haji bagi wilayah Papua Raya.
“Tidak ada bangunan monumental, tidak ada perubahan tata ruang, dan tidak ada simbolisasi keagamaan baru,” tegasnya.
Kajian ini, lanjut Rifai, dilakukan secara hati-hati dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
“Segala bentuk layanan embarkasi diatur sangat ketat: harus efisien, aman, dan memenuhi standar pelayanan mulai dari bandara, imigrasi, hingga kesehatan,” jelasnya.
Pemerintah juga menekankan, setiap keputusan nantinya akan didasarkan pada perhitungan jumlah jemaah, kelayakan fasilitas, serta keberlanjutan operasional agar tidak membebani anggaran negara.
Dalam pandangan Pemprov Papua, rencana embarkasi bukan soal agama, tapi soal keterhubungan dan pelayanan publik. Jika nantinya Papua memiliki rute langsung ke Timur Tengah, manfaatnya akan dirasakan lintas agama.
“Umat Kristiani akan lebih mudah berwisata rohani ke Israel atau Yerusalem, sementara jemaah haji tak perlu transit jauh di luar Papua. Ini soal efisiensi dan akses yang lebih adil bagi semua,” tutur Rifai.
Ia menegaskan, usulan embarkasi justru memperkuat semangat kerukunan dan kesetaraan yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Papua. “Tanah ini hidup dari keberagaman. Setiap kebijakan harus menjaga itu,” katanya.
Rifai juga menegaskan, Gubernur Papua sangat memahami bahwa Tanah Papua adalah Tanah Injil yang diberkati.
“Beliau dilahirkan dari rahim tanah yang sama, dan karena itu, komitmennya untuk menjaga kedudukan serta martabat Papua sebagai Tanah Injil tidak akan pernah berubah. Itu menjadi pedoman dan semangat utama beliau dalam membangun Tanah Papua,” ujarnya menutup pernyataan.
Pemerintah Provinsi Papua pun mengajak seluruh tokoh agama, masyarakat, dan warga untuk terus menjaga kesejukan serta kedamaian dalam menyikapi setiap wacana publik, agar semangat harmoni di Bumi Cenderawasih tetap terpelihara.
