JAYAPURA — INDOTIMUR
Pemerintah Provinsi Papua menutup tahun 2025 dengan sikap yang jarang dipilih banyak pemerintah jujur melihat kekurangan, sekaligus tegas menentukan arah ke depan.
Melalui Lapor Rakyat Sepekan periode 23–31 Desember 2025, Juru Bicara Gubernur Papua DR.Muhammad Rifai Darus, SH. MH menyampaikan refleksi akhir tahun kepemimpinan Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban moral kepada rakyat.
“Ini bukan laporan untuk menyenangkan telinga. Ini laporan apa adanya,” ujar Rifai.
Ekonomi Papua Tumbuh, Tapi Bukan Alasan Berpuas Diri
Sepanjang 2025, kinerja ekonomi Papua mencatat tren positif. Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,21 persen, inflasi terkendali, dan stabilitas harga bahan pokok relatif terjaga, termasuk pada momen krusial Natal dan Tahun Baru.
Capaian ini menunjukkan fondasi ekonomi Papua cukup solid. Namun, menurut Rifai, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa angka pertumbuhan tidak boleh berhenti sebagai statistik.
“Pertumbuhan harus dirasakan masyarakat. Kalau tidak, itu hanya angka di atas kertas,” katanya.
Transformasi Papua Bukan Sekadar Slogan
Pemerintah Provinsi Papua tetap konsisten mengusung visi Papua Cerah Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni. Visi ini, kata Rifai, bukan jargon tahunan, melainkan arah kebijakan jangka panjang.
Transformasi Papua diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua, penataan tata kelola pemerintahan, pemerataan konektivitas antarwilayah, serta menjaga harmoni sosial dan lingkungan.
“Akhir 2025 ini bukan euforia. Ini fase konsolidasi,” tegas Rifai.
Soal Sawit, Gubernur Tegas Tidak Ada Ruang Abu-Abu
Sikap Pemerintah Provinsi Papua dalam isu lingkungan dinilai paling tegas sepanjang 2025. Gubernur Fakhiri memastikan tidak ada pembukaan lahan sawit baru di Papua.
Menurut Rifai, kebijakan ini menjadi pesan kuat bahwa Papua bukan ruang kosong investasi.
“Hutan Papua adalah masa depan. Bukan komoditas sesaat,” ujarnya.
Pembangunan, lanjutnya, harus berpihak pada keberlanjutan dan masyarakat adat, bukan pertumbuhan ekonomi semu yang mengorbankan ekologi.
Kesehatan Mengakui Buruk, Memulai Perbaikan
Di sektor kesehatan, Gubernur Papua memilih sikap yang tidak populer mengakui secara terbuka bahwa layanan kesehatan masih buruk, terutama bagi ibu dan anak.
Pengakuan ini, kata Rifai, bukan bentuk kelemahan, tetapi keberanian memulai perbaikan.
Langkah yang disiapkan antara lain evaluasi manajemen rumah sakit, penegasan tanggung jawab pimpinan fasilitas kesehatan, serta memastikan keselamatan pasien menjadi prioritas utama.
“Nyawa ibu dan anak Papua tidak boleh kalah oleh administrasi dan kelalaian,” tegas Rifai.
Menutup 2025 dengan Tanggung Jawab
Menjelang akhir tahun anggaran, Pemerintah Provinsi Papua memastikan layanan publik tetap berjalan dan stabilitas sosial serta keamanan terjaga hingga hari terakhir 2025.
Tahun ini ditutup tanpa klaim berlebihan, tetapi dengan kesadaran bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada 2026.
Pemerintah Pilih Kejujuran, Bukan Pencitraan
Melalui Lapor Rakyat Sepekan, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan satu sikap memilih kejujuran daripada pencitraan, dan memilih arah yang jelas daripada keramaian sesaat.
“Papua tidak dibangun dengan slogan. Papua dibangun dengan keputusan berani, kerja konsisten, dan keterbukaan kepada rakyat,” tutup Rifai.
Papua Cerah, ditegaskan kembali, adalah komitmen cerdas dalam berpikir, sejahtera dalam kebijakan, dan harmoni dalam cara membangun.
