JAYAPURA – Indotimur
Pemerintah pusat bersama Pemprov Papua mempercepat penanganan kawasan kumuh di Kota Jayapura. Empat lokasi prioritas seluas 22,5 hektare ditarget mulai dikerjakan pada Mei 2026.
Rencana ini dibahas dalam pertemuan jajaran pemerintah pusat dengan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, di Jayapura, Rabu (8/4). Pembahasan menitikberatkan pada kesiapan dokumen teknis dan agenda kunjungan Menteri Perumahan.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, Matramutria Desyatmeda Killian, menyebut dua hal yang sedang dikejar. Pertama, kunjungan Menteri Perumahan ke Papua.
“Agendanya peluncuran program BSPS, peninjauan lokasi kumuh, dan sosialisasi perumahan,” katanya.
Kedua, percepatan penanganan di empat titik. Lokasinya di Kelurahan Tanjung Ria, Imbi, Mandala, dan Argapura. Penetapan lokasi mengacu pada SK Wali Kota Jayapura tahun 2025.
Namun, pekerjaan belum sepenuhnya siap jalan. Sejumlah dokumen teknis masih belum rampung. Mulai dari Detail Engineering Design (DED), gambar perencanaan, hingga Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Ada dokumen yang belum selesai. Ini yang bikin pelaksanaan agak tertahan. Kami harap ada dorongan supaya bisa cepat tuntas,” ujarnya.
Target dari pemerintah pusat sudah jelas. Mei 2026 pekerjaan fisik harus dimulai. Waktu tersisa hanya April untuk merampungkan semua berkas.
“Kami dikejar target. Bulan ini semua harus siap,” tegasnya.
Penanganan kawasan kumuh akan menyentuh tujuh sektor. Di antaranya jalan lingkungan, pengelolaan sampah, drainase, air bersih, ruang terbuka hijau, proteksi kebakaran, dan sanitasi.
Program BSPS juga disiapkan bagi warga berpenghasilan rendah di lokasi tersebut. Pendataan dilakukan langsung di lapangan.
“Biasanya penerima BSPS ada di kawasan itu. Kami akan identifikasi,” jelasnya.
Pemerintah pusat memastikan tetap mengawal program ini. Termasuk membuka opsi relokasi warga jika dibutuhkan agar penataan kawasan berjalan maksimal.
