Nabire – Indotimur
Tim rekonstruksi Kapiraya kembali disorot. Kali ini datang dari Ketua DPW PPP Papua Tengah, Nason Utty.
Ia meminta Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa tidak mengambil keputusan dari balik meja tanpa melihat langsung kondisi riil di lapangan.
“Kalau mau bentuk tim Kapiraya, datang dulu ke sana. Tatap muka dengan masyarakat. Dengarkan keluhan mereka secara langsung,” tegas Nason, Rabu (18/2).
Menurutnya, persoalan Kapiraya bukan sekadar urusan administrasi atau laporan tertulis. Ada dampak sosial, ada warga yang mengungsi, dan ada kerugian yang harus diverifikasi secara nyata.
“Ini bukan hanya soal tanda tangan dan SK. Ada rumah yang rusak, ada masyarakat yang trauma. Itu harus dilihat dengan mata kepala sendiri,” ujarnya.
Nason meminta Gubernur Papua Tengah bersama Bupati Deyai, Bupati Dogiyai, dan Bupati Mimika turun langsung sebelum membentuk tim.
“Jangan hanya rapat di kantor atau lewat Zoom lalu tunjuk tim. Kalau hanya virtual, kami yakin tidak akan ada hasil maksimal,” katanya.
Ia juga menyoroti komposisi tim yang melibatkan kepala-kepala suku. Menurutnya, pelibatan adat harus tepat sasaran dan sesuai wilayah.
“Kepala suku jangan dijadikan tameng. Kalau memang mau libatkan adat, libatkan secara terbuka dan sesuai wilayahnya,” tegasnya.
Ia menekankan, seharusnya gubernur lebih dulu turun dan mendengar langsung aspirasi rakyat. Setelah itu, barulah tim dibentuk untuk mengeksekusi kebijakan, bukan sebaliknya.
“Gubernur harus dengar langsung dari masyarakat. Setelah itu beri petunjuk yang jelas kepada tim untuk bekerja. Bukan tim yang disuruh turun dulu kumpulkan aspirasi. Itu keliru,” katanya.
Nason menegaskan, tim rekonstruksi harus bekerja berdasarkan fakta lapangan, bukan sekadar dokumen.
“Turun cek rumah yang rusak. Data pengungsi dengan benar. Pastikan siapa yang benar-benar terdampak. Baru bentuk tim yang tepat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar dana rekonstruksi benar-benar difokuskan untuk masyarakat terdampak.
“Dana itu untuk pengungsi dan pemulihan sosial. Jangan bergeser dari tujuan. Di situ negara harus hadir melalui pemerintah daerah,” tutup Nason.
