Jayapura,Indotimur –
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya mendukung Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Program ini dipandang sebagai langkah strategis mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di Tanah Papua.
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri menekankan bahwa pembangunan rumah layak huni harus menjadi bagian dari visi Papua CERAH Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni, dengan fokus pada pemerataan berbasis wilayah.
“Pembangunan rumah layak huni bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan,” ujar Gubernur MDF.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, sebanyak 37,85 persen penduduk Papua belum memiliki rumah layak huni. Kondisi tersebut paling banyak ditemukan di Kota Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Keerom. Fakta ini menjadi dasar penting bagi pemerintah provinsi untuk memperkuat intervensi program perumahan.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Papua telah mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi 14.882 unit rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di sembilan kabupaten/kota. Jayapura, Keerom, Kepulauan Yapen, Jayapura Kabupaten, Supiori, Waropen, Sarmi, Mamberamo Raya, dan Biak Numfor.
Program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi serta menggerakkan perekonomian lokal.
“Rumah layak bukan sekadar tempat berteduh, melainkan simbol martabat dan kesejahteraan. Pemerintah daerah harus hadir memastikan setiap keluarga Papua memiliki hak atas hunian yang aman dan sehat,” tegas Gubernur.
Langkah ini menjadi bagian dari visi besar Papua CERAH, yang menekankan pembangunan manusia seutuhnya melalui kesejahteraan, pendidikan, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bumi Cenderawasih.
