Jayapura, Indotimur –
Pemerintah Kota Jayapura, Rabu (6/5/2026) menggelar monitoring meja Triwulan I tahun 2026 di Aula Sian Soor Kota Jayapura. Acara yang dihadiri hampir seluruh Kepala OPD di lingkup Pemkot Jayapura itu. Secara resmi dibuka Walikota Jayapura Abisai Rollo dan Wakil Walikota Jayapura Rustan Saru.
Kepada wartawan Kepala Bappeda Kota Jayapura Robby Kepas Awi menjelaskan data monitoring diambil dari bulan Januari – Maret. Dimana batas terakhir diambil data pada tanggal 20 April.
“Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari capaian-capaian progress. Baik fisik dan keuangan, tadi Bapak Walikota sudah sampaikan. Mungkin kami dari Bappeda hanya memastikan ada beberapa hal yang menjadi catatan,”terangnya kepada wartawan di sela – sela kegiatan.
Dimana dukungan dari pada Kepala OPD kepada PPTK itu harus ada, sehingga program capaian fisik di lapangan untuk kegiatan dan realisasi keuangan juga bisa tercapai.
Kedua, seperti yang disampaikan Walikota dan Wakil Walikota menyampaikan ada program prioritas Pemerintah kota Jayapura. Namun juga ada program prioritas walikota dan wakil walikota.
“Sehingga kami sebagai Bappeda akan mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh OPD – OPD lewat Renstra (Rencana Strategis) dan Renja (Rencana Kerja). Karena yang harus melakukan evaluasi adalah OPD, karena merekalah yang menyusun. Tugas Bappeda hanya menarik dari OPD. Kami akan terus melakukan pendampingan, sehingga di Monitoring Meja Triwulan II bisa tercapai seperti apa yang disampaikan Bapak Walikota dan Wakil. Kalau Tuhan berkehendak bisa diatas 40 – 50 persen.
Sementara itu untuk capaian kegiatan di tahun 2026 Triwulan 1 untuk belanja langsung Rp. 616.256.262,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 31,50% dan realisasi keuangan sebesar 15,76 persen.
Dengan serapan anggaran senilai Rp 97.147.541.324,-, untuk membiayai 212 program, 385 kegiatan dan 1167 sub kegiatan.
Disertai harapan pada Triwulan II bisa tercapai realisasi baik itu fisik dan keuangan sesuai dengan tahapan. Selain itu juga ada capaian kinerja yang baik dalam penyerapan anggaran. Sehingga anggaran itu bisa dibelanjakan di masyarakat. Kemudian masyarakat juga bisa menikmatinya.
Untuk capaian ini, karena menggunakan aplikasi Sistem Informasi Realisasi Fisik dan Keuangan atau disingkat dengan istilah Sirefka, yang didapat dari laporan OPD dan juga hasil monitoring dari Bapeda.
Kegiatan Otsus
Sementara itu kalau untuk kegiatan Otsus, sesuai dengan laporan yang disampaikan Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah. Dimana laporan kinerja dan pemanfaatan program Otsus, yang terealisasi fisik sebesar 20,62% dan Realisasi keuangan 6,98%. Dengan serapan anggaran kurang lebih Rp. 11 miliar dari Salur tahap pertama.
Diharapkan untuk seluruh OPD yang menggunakan Dana Otsus bisa lebih serius. Karena untuk tahap kedua Dana Otsus ini sudah menggunakan tiga aplikasi,yakni SIPD, aplikasi SIP3 dan aplikasi keuangan. Sehingga ini menjadi acuan kepada para Kepala OPD. Seraya mengingatkan bahwa untuk Dana Otonomi Khusus sesuai dengan aplikasi SIP3 yakni Papua Sehat, Papua Pintar dan Papua Produktif.
“Oleh karena itu kita akan mengacu pada system percepatan Pembangunan Papua,”ucapnya.
Tahun ini penggunaan dana otsus masih mengacu pada PMK 33 tahun 2024 dimana alokasi anggaran dana otsus untuk Pemerintah Kota Jayapura sebesar Rp.168 milyar lebih dan tidak ada kenaikan. Karena PMK yang digunakan adalah PMK 33 tahun 2025. Kalaupun ada perubahan atau penambahan. Maka harus menunggu Peraturan Menteri Keuangan yang baru.
Saat total OPD yang mengelola dana Otsus ada 21 OPD,1 Rumah Sakit Ramela dan 14 Puskesmas dengan terfokus pada Papua Sehat, Papua Pintar, Papua Produktif.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura menggelar monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan triwulan I tahun anggaran 2026.
Kegiatan ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jayapura guna menilai capaian kinerja fisik dan keuangan sejak Januari hingga Maret 2026.
Pastikan Program Berjalan
Sesaat sebelum membuka kegiatan, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menjelaskan monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Hari ini kita melakukan monitoring meja bersama seluruh OPD untuk melihat sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing OPD. Dari hasil monitoring, rata-rata kegiatan sudah mencapai 25 persen, meskipun masih ada OPD yang belum mencapai angka tersebut,”kata Walikota ABR
Pentingnya peningkatan kinerja OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, setiap OPD harus aktif bekerja sesuai program yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
Pada monitoring berikutnya, dirinya berharap seluruh kegiatan sudah berada pada posisi 80 persen. Semua OPD harus lebih aktif bekerja dan menyelesaikan program yang telah direncanakan.
Wali Kota juga menyoroti laporan monitoring pertama menunjukkan capaian fisik rata-rata sebesar 25 persen.
Ia meminta seluruh OPD untuk meningkatkan kedisiplinan dan percepatan pelaksanaan kegiatan.
Anggaran yang ada di setiap OPD harus dimanfaatkan secara maksimal karena mereka adalah ujung tombak dalam melayani dan menyejahterakan masyarakat. Di akhir tahun, seluruh pertanggungjawaban harus diselesaikan dengan baik.
Untuk itu pada awal Triwulan II seluruh kegiatan harus sudah berjalan aktif. Jika terdapat kendala, OPD diminta segera melaporkan. Namun, bagi OPD dengan kinerja yang dinilai kurang, Pemkot akan melakukan evaluasi melalui rapat pimpinan.
Kalau kinerja tidak optimal dan tidak bisa diperbaiki, maka akan dilakukan pergantian. (odea julia)
