Jayapura, Indotimur –
Pemerintah Kota Jayapura menandatangani Rencana Kerja Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai bentuk komitmen menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Jayapura.
Penandatanganan tersebut mencakup penyelenggaraan JKN bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja, dengan pembiayaan iuran sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota Jayapura.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, SH., MH., dalam wawancaranya menegaskan bahwa Pemkot Jayapura telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk pembiayaan layanan kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan.
“Hari ini Pemerintah Kota Jayapura menandatangani rencana kerja dengan BPJS Kesehatan sebagai bentuk jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan anggaran Rp7 miliar, masyarakat yang sakit bisa langsung berobat dan ditanggung oleh BPJS Kesehatan yang pembiayaannya dikaver oleh pemerintah kota,” ujarnya.
Wali Kota menekankan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan paling mendasar yang wajib dijamin oleh negara. Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam pelayanan kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kemanusiaan.
“Kesehatan adalah kebutuhan paling mendasar. Pemerintah hadir sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjamin kehidupan dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menegaskan tidak boleh ada penolakan pasien di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas, dengan alasan apa pun, terutama alasan biaya.
“Saya sudah sampaikan kepada kepala dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas, jangan sampai ada masyarakat datang berobat lalu ditolak karena alasan biaya. Yang utama adalah menyelamatkan nyawa manusia. Soal pembiayaan nanti dibicarakan dengan pemerintah,” tegas Wali Kota.
Pelayanan kesehatan, lanjutnya, harus diberikan terlebih dahulu, baik kepada warga yang memiliki KTP Kota Jayapura maupun yang belum memiliki identitas domisili.
“Kalau ada masyarakat datang sakit meski tidak memiliki KTP Kota Jayapura, tetap harus dilayani. Kita selamatkan dulu jiwanya, soal biaya bisa dibicarakan kemudian,” tambahnya.
Wali Kota juga meminta Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk terus melakukan sosialisasi hingga ke kampung-kampung, agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintah telah menyediakan jaminan berobat gratis melalui BPJS Kesehatan, dengan prioritas kepada masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura, Sri Rejeki, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung program JKN.
“Cakupan jaminan kesehatan di Kota Jayapura saat ini sudah mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sekitar 85 persen dan konsisten setiap tahun,” jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tergolong tidak mampu dapat langsung mengakses layanan BPJS Kesehatan tanpa harus menunggu masa aktif 14 hari.
“Peserta yang membutuhkan pelayanan, termasuk rawat inap, bisa langsung dilayani selama memiliki NIK karena iurannya telah dibayarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura,” katanya.
Hingga 1 Desember 2025, jumlah peserta BPJS Kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Kota Jayapura mencapai sekitar 15.000 jiwa, dengan pembayaran iuran per bulan berkisar antara Rp300 juta hingga Rp500 juta.
Untuk tahun 2026, Pemkot Jayapura berencana meningkatkan anggaran menjadi Rp7,5 miliar, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Diperkirakan akan ada penambahan peserta sekitar 18.000 hingga 19.000 jiwa.
BPJS Kesehatan akan berkolaborasi dengan Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPKAD, dan DPMK untuk memastikan seluruh masyarakat yang belum terdaftar BPJS Kesehatan dapat segera tercover.
Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan inklusif bagi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan. (Clo/iing)
