Jayapura, Indotimur –
Untuk keenam kalinya Pemkab Puncak, Provinsi Papua Tengah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah. Selasa (27/5/2025). Penyerahan langsung dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Papua Tengah Subagyo di Kantor BPK RI Perwakilan Papua di Jayapura.
Penyerahan LHP LKPD itu diterima Bupati Puncak Elvis Tabuni dan Ketua DPRD Puncak Thomas Tabuni disaksikan Staf BPK RI dan Para Kepala OPD di lingkup Pemkab Puncak.
Dalam acara penyerahan itu, ada yang menarik dalam penyerahan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024. Selain berhasil meraih Opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemkab Puncak juga berhasil meraih prestasi dalam hal tindak lanjut rekomendasi dari BPK sebesar 76,47 persen.
Capaian ini juga merupakan capaian tertinggi di Provinsi Papua Tengah dalam hal tindak lanjut rekemendasi BPK atas LHP LKPD.
”Berdasarkan pemantauan tindak lanjut per sementer 2 tahun anggaran 2024 atas rekomendasi BPK untuk Laporan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya,menunjukan data dan informasi sebagai berikut, untuk Kabupaten Puncak, tingkat penyelesaian rekomendasi khusus untuk tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten Puncak, mencapai 76,47 persen dari standar WTP 75 persen,”kata kepala BPK RI Perwakilan Papua Tengah Subagyo.
Subagyo berharap agar tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut perlu dipelihara dan dijaga agar capaian dapat meningkat di tahun-tahun mendatang, Dalam hal tindak lanjut yang sudah banyak diselesaikan oleh Pemkab Puncak.
“Harus tetap dipelihara, dijaga mulai dari sistem pengendalian yang baik, dari catatan yang sudah baik, dari sumber daya dan informasi teknologi yang baik, tetap harus dijaga dan ditingkatkan,terutama rekomendasi yang sudah kami sampaikan dalam LHP,dalam waktu 60 hari ke depan,”ujanya menghimbau.
Lanjutnya dalam melakukan tugasnya, BPK ini ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan terhadap Laporan keuangan Pemerintah daerah, yaitu pemeriksaan keuangan,pemeriksaan kinerja,pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PTT).
Untuk Kabupaten Puncak, ada sejumlah rekomendasi diantaranya persoalan Barang Milik Daerah (BMD),seperti tanah yang perlu ada sertfikat. Termasuk pembayaran gaji yang tidak sesuai ketentuan, serta pemilihan barang daerah padahal sudah pensiun atau tidak menjabat.
“Namun secara keseluruhan laporan keuangan di Kabupaten Puncak sudah baik dari sisi kewajarannya,”pujinya.
Usai penyerahan kepada wartawan Bupati Puncak Elvis Tabuni mengucapkan terima kasih atas langkah – langkah penyelesaian yang telah dilakukan Pemkab Puncak, atas sejumlah rekomendasi, Pada tahun berikutnya dengan capaian yang lebih baik lagi diharapkan dapat dilaksanakan oleh Pemkab Puncak.
”Terima kasih atas prestasi kerja OPD terkait dan seluruhnya. Karena inilah Kabupaten Puncak, dan terus menerus mari kita tingkatkan prestasi kerja kita semua,”kata Elvis.
Pemkab Puncak telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama enam kali berturut-turut dari Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 hingga 2024,dan untuk opini WTP kali ini, didapat Pemkab Puncak, diawal masa kepemimpinan pasangan Bupati Puncak Elvis Tabuni dan Naftali Akawal dalam masa 100 hari kerja keduanya. Ini membuktikan komitmen dalam tata kelola keuangan yang akuntabel. (Udin/Diskominfo Puncak)
