Tiga OPD di Lingkup Pemkot Jayapura Jadi Pilot Project Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Kepala BPKAD Kota Jayapura Desy Wanggai dan Pimpinan Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura, Wastu Anggoro Wijonarko memamerkan KKPD
Kepala BPKAD Kota Jayapura Desy Wanggai dan Pimpinan Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura, Wastu Anggoro Wijonarko memamerkan KKPD

Jayapura, Indotimur –

Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bekerja sama dengan Bank Papua menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yakni  Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah daerah.

Kegiatan yang digelar pada Rabu (29/10/2025) bertujuan mempercepat penerapan sistem pembayaran non-tunai di lingkungan pemerintah daerah, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022.

Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai, menjelaskan kegiatan ini merupakan hasil koordinasi panjang antara Pemkot Jayapura dan Bank Papua sejak tahun 2023. Pada tahun 2024.  Kedua pihak sepakat menandatangani perjanjian kerja sama (PKS). Namun implementasinya sempat tertunda karena adanya perubahan sistem dari SIPD Merah Putih ke SIPD RI.

“Hari ini kami bersama Bank Papua melaksanakan bimbingan teknis implementasi Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah daerah. Kota Jayapura menjadi pemerintah daerah kedua di Papua setelah pemerintah provinsi yang menerapkan sistem ini,”ungkapnya.

Tahap awal implementasi, Pemkot Jayapura akan menjadikan tiga OPD sebagai pilot project, yaitu BPKAD, Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum.

Dengan sisa waktu yang tinggal dua bulan di akhir tahun anggaran, ketiga OPD ini diharapkan dapat pembayaran melalui sistem KKI dengan optimal.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas belanja daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah, yang menekankan penghematan hingga 50 persen pada perjalanan dinas dan optimalisasi 14 jenis rekening belanja di DPA OPD.

“Dengan KKI, belanja pemerintah bisa dilakukan langsung tanpa perantara,  karena Bank Papua memberikan limit kepada OPD untuk digunakan sesuai kebutuhan, kemudian dilaporkan kembali.

Apresiasi kepada Pemkot Jayapura

Ditempat yang sama Pimpinan Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura, Wastu Anggoro Wijonarko, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jayapura yang telah mempercayakan Bank Papua sebagai mitra strategis dalam tata kelola keuangan daerah.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkot Jayapura, khususnya BPKAD, yang telah menjadi pelopor dalam penggunaan Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah daerah di tanah Papua,”pujinya.

Dijelaskannya mekanisme KKI segmen pemerintah daerah memungkinkan Bank Papua menyediakan fasilitas pinjaman KKI kepada OPD.

Proses pengaturan limit dilakukan melalui internet banking Bank Papua, sehingga pembayaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan langsung tercatat secara digital.

Pemanfaatan KKI difokuskan untuk dua jenis pengeluaran, yakni biaya operasional dan biaya perjalanan dinas, dengan optimalisasi hingga 40 persen dari alokasi uang persediaan (UP).

Melalui sistem ini, diharapkan seluruh transaksi keuangan menjadi lebih efektif, efisien dan transparan, terutama menjelang pengelolaan anggaran tahun 2026.

Kedepannya sebagai bank daerah, pihaknya  akan melengkapi tiga alat pembayaran KKI  yaitu QRIS, kartu dan e-katalog. Namun untuk tahap ini, Bank Papua memilih menggunakan kartu. Karena memiliki batas transaksi hingga Rp200 juta, jauh lebih besar dibandingkan QRIS yang maksimal Rp10 juta.

“Jika transaksi melebihi Rp200 juta, pengguna anggaran dapat mengajukan peningkatan limit dengan persetujuan Kepala BPKAD. Sesuai dalam batasan yang diatur regulator,”jelasnya.

Diketahui implementasi KKI dimulai di Provinsi Papua dan Kota Jayapura, sebelum diperluas ke seluruh kabupaten/kota di tanah Papua.

Di akhir wawancaranya, Wastu juga memberikan apresiasi atas capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kota Jayapura selama 11 tahun berturut-turut, sebagai bukti konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Predikat WTP selama 11 tahun menunjukkan komitmen kuat Pemkot Jayapura dalam tata kelola keuangan yang baik. Kami bangga dapat menjadi mitra strategis Pemda kota jayapura dalam mendukung transformasi keuangan daerah menuju digitalisasi penuh,”kata Wastu. (clo/iing)

Jadikan Postingan ini Sebagai Diskusi