JAYAPURA, Indotimur –
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer asli Port Numbay yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status kepegawaian.
Penegasan itu disampaikan Abisai usai menerima kedatangan ratusan tenaga K2, PPPK, dan R3 asli Port Numbay di kediaman pribadinya, Kamis sore (28/5/2026). Kedatangan mereka untuk meminta penjelasan terkait perkembangan proses pengangkatan pegawai yang selama ini dinilai belum memiliki kejelasan.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Abisai mengaku memahami keresahan para tenaga honorer tersebut karena sebagian besar telah mengabdi selama bertahun-tahun di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
“Anak-anak Port Numbay ini sudah dua kali mau melakukan demo untuk menuntut hak mereka sebagai pegawai yang sudah lama mengabdi,” ujar Abisai.
Menurutnya, persoalan tenaga honorer asli Port Numbay bukan masalah baru. Kasus tersebut sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Wali Kota Jayapura sebelumnya hingga masa penjabat wali kota, namun belum menemukan penyelesaian yang tuntas.
“Masalah ini sudah dari zaman Pak Benhur Tomi Mano, kemudian Penjabat Wali Kota Frans Pekey, sampai Penjabat Wali Kota Christian Sohilait, tetapi belum selesai juga,” katanya.
Abisai menjelaskan, saat dirinya mulai menjabat sebagai Wali Kota Jayapura, kelompok tenaga honorer tersebut kembali meminta perhatian pemerintah terkait status mereka. Bahkan, kata dia, aksi demonstrasi sempat direncanakan beberapa kali.
“Pertama mereka mau demo, saya panggil ke sini dan akhirnya mereka tidak jadi demo. Kemarin juga mereka mau demo lagi, lalu saya minta waktu satu bulan supaya saya bisa melihat persoalan ini sampai benar-benar ketemu masalahnya,” ungkapnya.
Awalnya 334 Orang, Kini Tersisa 314
Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura kemudian melakukan proses pendataan dan verifikasi terhadap tenaga honorer asli Port Numbay.
Dari hasil pendataan, terdapat 334 orang yang masuk dalam usulan tenaga honorer asli Port Numbay untuk diproses lebih lanjut.
Namun dalam proses verifikasi, ditemukan sebanyak 20 orang telah lebih dulu lolos melalui jalur K2 maupun mekanisme pengangkatan lainnya sehingga jumlah yang tersisa untuk diproses saat ini menjadi 314 orang.
“Setelah diverifikasi, ada 20 orang yang ternyata sudah lolos K2 dan sebagainya, sehingga dari 334 berkurang menjadi 314 orang,” jelasnya.
Abisai mengatakan data 314 orang tersebut kini telah berada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menjalani proses verifikasi administrasi lanjutan.
Menurutnya, verifikasi yang dilakukan BKN mencakup berbagai aspek administrasi penting seperti kesesuaian nama di KTP dengan ijazah, keabsahan dokumen, hingga kemungkinan adanya data ganda.
“Verifikasi BKN itu berkaitan dengan nama di KTP dan ijazah yang harus benar-benar sesuai, jangan sampai salah nama,” katanya.
Selain itu, ditemukan pula sejumlah peserta yang sebelumnya telah mendaftar di instansi atau kementerian lain karena terlalu lama menunggu kepastian pengangkatan di Pemerintah Kota Jayapura.
“Ada yang karena menunggu terlalu lama akhirnya daftar juga di kementerian. Jadi datanya double. Kalau double tentu tidak bisa diproses karena memang bertentangan dengan aturan,” ujarnya.
Dibentuk Tim Khusus Verifikasi
Abisai juga mengungkapkan bahwa pada masa Penjabat Wali Kota Christian Sohilait sempat dilakukan penambahan tenaga honorer hingga mencapai sekitar 3.000 orang.
Namun khusus untuk tenaga honorer asli Port Numbay, dibentuk tim khusus yang berada di bawah BKPP Kota Jayapura untuk melakukan pendataan dan verifikasi secara khusus.
“Waktu itu dibuat tim khusus di bawah BKPP untuk verifikasi data anak-anak Port Numbay ini,” katanya.
Tim tersebut bekerja selama kurang lebih enam bulan untuk memeriksa seluruh dokumen dan kelengkapan administrasi para tenaga honorer.
Hasil kerja tim inilah yang kemudian menghasilkan data final sebanyak 334 orang sebelum akhirnya diverifikasi ulang dan tersisa 314 orang.
Abisai menegaskan dirinya terus berupaya agar tenaga honorer asli Port Numbay dapat diakomodasi dalam proses pengangkatan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
“Saya minta supaya anak-anak Port Numbay ini bisa diakomodir karena mereka ini tenaga honorer yang sudah lama bekerja,” tegasnya.
BKN Beri Ruang Sesuai Aturan
Abisai mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan Kepala Kantor Regional BKN Papua sekitar satu bulan lalu di Jayapura terkait nasib tenaga honorer tersebut.
Dalam pertemuan itu, kata dia, pihak BKN memberikan ruang bagi Pemerintah Kota Jayapura untuk tetap memproses tenaga honorer asli Port Numbay sepanjang memenuhi aturan dan ketentuan administrasi yang berlaku.
“Mereka minta kalau bisa anak-anak ini diproses, yang penting sesuai aturan. Minimal ijazah SMA,” ujarnya.
Karena itu, Pemerintah Kota Jayapura kini terus mendorong percepatan verifikasi agar proses pengangkatan dapat segera memperoleh kepastian.
“Tadi mereka datang minta penjelasan, jadi saya jelaskan semua tahapan dan posisi mereka sekarang,” katanya.
Tahapan Penyelesaian Bertahap
Dalam kesempatan tersebut, Abisai juga menjelaskan mekanisme dan tahapan penyelesaian pengangkatan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Ia menuturkan bahwa pemerintah akan lebih dulu menyelesaikan tenaga K2 yang masih tersisa dari tahun 2021 sebanyak sekitar 400 orang.
Setelah tahapan K2 selesai, pemerintah akan melanjutkan proses PPPK Tahap II, kemudian dilanjutkan lagi dengan tenaga R3 atau pegawai paruh waktu.
“Jadi tahapannya seperti itu. K2 dulu selesai, kemudian PPPK Jilid II, baru nanti paruh waktu,” jelasnya.
Menurut Abisai, dari tahapan K2 yang tersisa tersebut, sebanyak 314 tenaga honorer asli Port Numbay kini masuk dalam proses verifikasi yang sedang berjalan di BKN.
Ia berharap seluruh proses administrasi dapat berjalan lancar sehingga para tenaga honorer tersebut dapat memperoleh kepastian status.
Target Rampung Sebelum 15 Juni
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Abisai mengaku telah memberikan tenggat waktu kepada BKPP Kota Jayapura dan pihak terkait agar proses verifikasi sudah memiliki kejelasan sebelum 15 Juni 2026.
“Saya sudah kasih waktu sampai tanggal 15 Juni. Sebelum itu saya harap verifikasi sudah selesai dan sudah ada penjelasan yang jelas,” tegasnya.
Ia meminta Kepala Kantor Regional BKN Papua membantu proses verifikasi agar data 314 tenaga honorer asli Port Numbay dapat segera diselesaikan.
Menurutnya, apabila ditemukan kesalahan administrasi seperti nama atau dokumen yang tidak sesuai, maka hal itu harus disampaikan secara terbuka kepada peserta agar segera diperbaiki.
“Kalau ada kesalahan nama atau administrasi harus disampaikan supaya mereka tahu letak masalahnya,” ujarnya.
Namun demikian, Abisai berharap seluruh tenaga honorer yang sedang diproses dapat lolos verifikasi.
“Kalau bisa saya berharap semua bisa lolos supaya kota ini tenang dan mereka tidak lagi turun demo,” pungkasnya. (julia)
