Jayapura, Indotimur –
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, SH., MH., menerima kunjungan silaturahmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua di Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (7/1/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan pengawasan dan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait APBD, dana kampung, dan dana Otonomi Khusus (Otsus).
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Jayapura didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Jayapura. Kunjungan BPKP juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus perkenalan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua yang baru dilantik.
Wali Kota Jayapura menegaskan bahwa kunjungan BPKP merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
“Tadi ada kunjungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua ke Kantor Wali Kota. Mereka bertemu dengan saya dan Bapak Plt Sekda untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan beberapa hal terkait pemeriksaan BPKP terhadap Pemerintah Kota Jayapura,” ujar Abisai Rollo.
Ia menyampaikan bahwa ke depan Pemerintah Kota Jayapura dan BPKP akan terus berkolaborasi dalam proses pengawasan, baik yang berkaitan dengan APBD Kota Jayapura, dana kampung, maupun dana Otsus.
Menurut Wali Kota, dana Otsus harus digunakan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), terutama masyarakat asli Port Numbay yang berada di kampung-kampung di wilayah Kota Jayapura.
“Penggunaan dana Otsus sudah diatur dan harus kita jalankan dengan baik agar tidak salah dalam pemanfaatannya, sehingga benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Muh. As’af, menjelaskan bahwa terdapat dua agenda utama dalam pertemuan tersebut. Pertama, silaturahmi dan perkenalan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Papua yang baru dilantik. Kedua, penyampaian rekomendasi strategis hasil pengawasan tahun 2025.
“Kami menyampaikan rekomendasi strategis terkait perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan dana kampung, optimalisasi pendapatan daerah, serta tata kelola pengelolaan keuangan di Kota Jayapura,” jelas Muh. As’af.
Ia menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut mendapat sambutan positif dari Wali Kota Jayapura. Bahkan, dalam pertemuan itu, Wali Kota juga menyampaikan sejumlah gagasan pembangunan, salah satunya terkait optimalisasi pemanfaatan dana Otsus yang lebih berpihak kepada Orang Asli Papua.
BPKP berharap sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Jayapura dapat terus diperkuat guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(clo/iing)
