Jayapura, Indotimur –
Pemerintah Kota Jayapura kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dilakukan kepada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Papua, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Mamberamo Raya.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Papua atas hasil pemeriksaan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Jayapura.
“Kami Kota Jayapura sudah menerima hasil pemeriksaan dari BPK untuk Kota Jayapura. Saya berterima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Papua. Kami telah menerima hasil pemeriksaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan ini merupakan yang ke-13 kali,” ujarnya.
Menurut Abisai, capaian opini WTP bukan sekadar sebuah kebanggaan, melainkan hasil kerja keras dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Kota Jayapura.
“Hasil WTP bukan suatu kebanggaan semata, tetapi merupakan hasil yang dicapai melalui kerja keras, kerja sama, dan kerja seluruh pihak di Pemerintah Kota Jayapura, baik Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah maupun seluruh Organisasi Perangkat Daerah sehingga kita berhasil mendapatkan WTP ke-13 kali,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desi Y. Wanggai, mengatakan penyerahan LHP tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan tata kelola keuangan daerah.
“BPK melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Kami menyampaikan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Papua yang telah menyerahkan hasil pemeriksaan. Pemerintah Kota Jayapura kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-13 kali,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah mendukung proses pemeriksaan dengan memberikan data dan laporan yang dibutuhkan oleh tim auditor BPK.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah memberikan data untuk dilakukan pemeriksaan. Komitmen dari Bapak Wali Kota kepada seluruh pimpinan OPD adalah agar selalu memberikan data dan laporan yang diminta oleh BPK,” katanya.
Pemerintah Kota Jayapura juga berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK sesuai ketentuan yang berlaku.
“Komitmen kami untuk menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK. Sesuai ketentuan, dalam waktu 60 hari seluruh rekomendasi tersebut harus sudah diselesaikan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Meski kembali meraih opini WTP, masih terdapat sejumlah catatan yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Jayapura, di antaranya kesalahan penganggaran, persoalan aset daerah, kelebihan volume pekerjaan pada sejumlah OPD, serta pengelolaan retribusi pasar yang dinilai memiliki potensi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ada beberapa komponen yang menjadi catatan bagi kami, seperti kesalahan penganggaran, persoalan aset yang merupakan aset lama, kemudian kelebihan volume pekerjaan dari beberapa OPD, serta retribusi pasar yang memiliki potensi PAD,” tambahnya.
Dengan capaian opini WTP ke-13 kali secara berturut-turut, Pemerintah Kota Jayapura menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (clo/iing)
