Jakarta, Indotimur –
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Yanni, menilai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah se-Papua telah memperjelas posisi dan peran strategis komite dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua.
Hal tersebut disampaikan Yanni usai mengikuti pengarahan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025), yang dihadiri enam gubernur Papua, 42 bupati dan wali kota, serta 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua.
Menurut Yanni, Presiden secara tegas menjelaskan bahwa pembentukan komite bertujuan membantu dan memperkuat kerja gubernur serta bupati agar pembangunan Papua berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
“Presiden menegaskan komite ini dibentuk untuk membantu kepala daerah, bukan menggantikan peran mereka,” ujar Yanni, Rabu (17/12/2025).
Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk koordinasi erat dengan Komite Eksekutif Otsus Papua, Bappenas, serta kementerian dan lembaga terkait. Kepala daerah diminta terbuka menyampaikan kesulitan dan prioritas pembangunan agar dapat disesuaikan dengan kemampuan program pemerintah pusat.
Dalam pengarahan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah program prioritas, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan dan renovasi sekolah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Presiden juga kembali menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Jalan Trans Papua guna membuka isolasi wilayah dan menurunkan biaya logistik.
Di sektor tata kelola, Presiden mengingatkan agar dana Otsus digunakan secara bertanggung jawab. Kepala daerah diminta lebih banyak hadir di tengah masyarakat dan tidak terlalu sering bepergian ke luar negeri atau berlama-lama di Jakarta.
Presiden turut menyoroti potensi pariwisata Papua, khususnya Raja Ampat, yang harus dikembangkan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.
Yanni menjelaskan, Komite Eksekutif Otsus Papua memiliki mandat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pusat dan daerah, pengawasan pelaksanaan, serta pelaporan berkala kepada Presiden setiap tiga bulan.
Sebagai anggota Pokja Pembangunan Manusia dan Pendidikan, Yanni menegaskan bahwa arahan Presiden menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama percepatan pembangunan Papua.
“Pembangunan Papua harus bertumpu pada manusia. Infrastruktur penting, tetapi kualitas pendidikan, guru, dan akses sekolah hingga wilayah terpencil adalah kunci,” tegasnya.
Yanni berharap, arahan langsung Presiden Prabowo tersebut dapat memperkuat sinergi antara Komite Eksekutif Otsus Papua dan para kepala daerah sehingga kebijakan dapat segera diterjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan.
“Arahan Presiden sudah sangat jelas. Tugas kami memastikan percepatan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua,” pungkasnya. (rls/julia)
