Jakarta, Indotimur –
Sinergi, inovasi, dan penguatan talenta digital menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Semangat tersebut diusung dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).
Kegiatan yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada 24-26 September 2026 tersebut mengangkat tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional”.
FEKDI x IFSE 2026 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 24 September 2026.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan akselerasi transformasi digital di tengah ketidakpastian global perlu didukung dengan penguatan Sinergi Merah Putih, keamanan sistem pembayaran, serta pelindungan konsumen.
“Transformasi digital harus mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” ujar Destry.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara.
Nilai ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 180-340 miliar dolar AS pada 2030.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, transaksi ekonomi dan keuangan digital nasional pada Agustus 2026 tumbuh 40,36 persen secara tahunan (yoy) menjadi 6,11 miliar transaksi.
Pertumbuhan transaksi tersebut didukung oleh semakin luasnya akseptasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang telah menjangkau 69,32 juta pengguna dan 47,11 juta merchant.
Digitalisasi Papua Terus Berkembang
Perluasan digitalisasi ekonomi juga terus berlangsung di Papua dan daerah otonom baru (DOB).
Pada triwulan II 2026, jumlah pengguna QRIS di Papua dan DOB mencapai 240.441 pengguna, dengan penambahan 19.022 pengguna atau tumbuh 10,77 persen secara tahunan.
Adapun nominal transaksi QRIS pada periode tersebut mencapai Rp1,41 triliun atau tumbuh 12,34 persen secara tahunan.
Penguatan ekosistem digital di daerah turut memberikan hasil melalui capaian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua yang meraih penghargaan sebagai TP2DD Tingkat Provinsi Terbaik Kedua.
Sementara itu, TP2DD Kota Jayapura meraih penghargaan sebagai TP2DD Tingkat Kota Terbaik Kedua Wilayah Nusampua.
Prestasi juga diraih dalam ajang Katalis P2DD x DIGDAYA 2026. Ratna Abdul Kadir dari Provinsi Papua menjadi pemenang kategori Best Knowledge Sharing Wilayah Nusampua, sedangkan Takdir Hamzah dari Kabupaten Merauke menjadi Peserta Terbaik Wilayah Nusampua.
Papua Perkuat Pengendalian Inflasi
Rangkaian FEKDI x IFSE 2026 turut disinergikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Secara nasional, inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,19 persen secara tahunan dan masih berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5 persen plus-minus satu persen.
Pengendalian inflasi diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP/TPID), antara lain melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Strategis (GPIPS) serta langkah antisipasi terhadap risiko El Nino.
Di Papua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bersama TPID Provinsi Papua dan DOB terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Dari sisi keterjangkauan harga, Gerakan Pasar Murah (GPM) dilaksanakan secara rutin di berbagai kabupaten dan kota.
Ketersediaan pasokan diperkuat melalui kerja sama antardaerah (KAD) dengan daerah sentra produksi, penguatan kapasitas dan produktivitas petani serta nelayan binaan, serta sinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mengantisipasi risiko cuaca.
Sementara itu, kelancaran distribusi dijaga melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan pemangku kepentingan terkait serta melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
Dari sisi komunikasi, edukasi belanja bijak terus dilakukan kepada masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa.
TPID Papua Raih Penghargaan Nasional
Penguatan sinergi dalam pengendalian inflasi tersebut turut menghasilkan prestasi di tingkat nasional.
TPID Provinsi Papua dinobatkan sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Tahun 2026, sedangkan TPID Kota Jayapura meraih predikat TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Tahun 2026.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura, pemerintah daerah di wilayah DOB, serta seluruh anggota TPID dan TP2DD atas sinergi yang telah dilakukan.
Melalui semangat Sinergi Merah Putih, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan memperluas digitalisasi ekonomi hingga ke seluruh wilayah Papua.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Papua. (rls/YM)
