Inflasi Mei 2026 di Papua Terjaga, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Catat Kenaikan Harga

Inflasi Mei 2026 di Papua
Inflasi Mei 2026 di Papua

Jayapura, Indotimur –

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perkembangan inflasi Mei 2026 yang menunjukkan dua provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua mengalami inflasi, sementara dua provinsi lainnya mencatat deflasi.

Provinsi Papua Tengah menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 0,52 persen (month to month/mtm), disusul Provinsi Papua Pegunungan sebesar 0,48 persen (mtm). Sementara itu, Provinsi Papua mengalami deflasi terdalam sebesar -0,68 persen (mtm) dan Provinsi Papua Selatan sebesar -0,50 persen (mtm).

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua yang juga Deputi Direktur BI, David Sipahutar, mengatakan perkembangan inflasi pada Mei 2026 masih berada dalam sasaran target nasional.

“Inflasi bulanan masih terjaga dengan dukungan pasokan pangan lokal yang memadai, terutama cabai rawit dan berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, serta sawi hijau yang didukung kondisi cuaca lebih kondusif,” ujarnya dalam rilis yang diterima RadarPagiNews, Senin (8/6/2026).

Namun demikian, David menjelaskan bahwa kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar akibat penyesuaian harga bahan bakar non-subsidi, khususnya avtur, yang berdampak pada kenaikan tarif angkutan udara di Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB).

Papua Deflasi 0,68 Persen

Di Provinsi Papua, deflasi bulanan tercatat sebesar -0,68 persen (mtm) dengan inflasi tahun berjalan 0,70 persen (ytd) dan inflasi tahunan 2,79 persen (yoy).

Penurunan harga ikan tuna, ikan cakalang, dan cabai rawit menjadi faktor utama penahan inflasi dengan andil deflasi masing-masing -0,67 persen, -0,17 persen, dan -0,14 persen.

Sementara itu, kenaikan harga tomat, telepon seluler, dan buncis memberikan andil inflasi sebesar 0,40 persen, 0,05 persen, dan 0,05 persen.

Papua Selatan Deflasi 0,50 Persen

Provinsi Papua Selatan mencatat deflasi bulanan sebesar -0,50 persen (mtm) dengan inflasi tahun berjalan 2,47 persen (ytd) dan inflasi tahunan 2,17 persen (yoy).

Deflasi terutama dipengaruhi oleh turunnya harga cabai rawit, kangkung, dan sawi hijau dengan andil masing-masing -0,32 persen, -0,23 persen, dan -0,13 persen.

Di sisi lain, kenaikan harga ikan layang, tomat, dan daging ayam ras turut mendorong inflasi dengan andil masing-masing 0,06 persen, 0,06 persen, dan 0,04 persen.

Papua Tengah Catat Inflasi Tertinggi

Papua Tengah mengalami inflasi bulanan sebesar 0,52 persen (mtm), inflasi tahun berjalan 0,68 persen (ytd), dan inflasi tahunan 2,05 persen (yoy).

Kenaikan harga angkutan udara menjadi penyumbang utama inflasi dengan andil 0,10 persen, diikuti beras 0,09 persen dan tahu mentah 0,08 persen.

Sementara itu, penurunan harga cabai rawit, bawang merah, dan tomat menahan laju inflasi dengan andil deflasi masing-masing -0,18 persen, -0,13 persen, dan -0,11 persen.

Papua Pegunungan Inflasi 0,48 Persen

Di Provinsi Papua Pegunungan, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,48 persen (mtm) dengan inflasi tahun berjalan 4,32 persen (ytd) dan inflasi tahunan 4,44 persen (yoy).

Peningkatan harga tomat menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil 0,41 persen, disusul daging ayam ras 0,11 persen dan angkutan udara 0,10 persen.

Sebaliknya, penurunan harga cabai rawit, telur ayam ras, dan talas/keladi menahan laju inflasi dengan andil masing-masing -0,72 persen, -0,03 persen, dan -0,02 persen.

BI Perkuat Empat Strategi Pengendalian Inflasi

Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan mitra strategis terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui empat langkah utama.

Pertama, Keterjangkauan Harga (K1) melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkala di Papua dan tiga DOB bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bulog, serta berbagai mitra terkait.

Kedua, Ketersediaan Pasokan (K2) melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian kepada kelompok tani di Papua Tengah dan Papua Selatan.

Ketiga, Kelancaran Distribusi (K3) dengan dukungan sarana distribusi pangan kepada kelompok tani di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Keempat, Komunikasi Efektif (K4) melalui edukasi pengendalian inflasi di media sosial, kegiatan Capacity Building TPID Wilayah Kerja KPw BI Papua, hingga studi pembelajaran dari peraih TPID Awards 2025 seperti Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia optimistis inflasi di Papua dan daerah otonomi baru tetap terkendali serta mendukung stabilitas ekonomi daerah sepanjang tahun 2026. (Jose Maria)

 

 

Jadikan Postingan ini Sebagai Diskusi