Jayapura, Indotimur –
Pemerintah Kota Jayapura, Papua, meminta aparatur sipil negara (ASN) yang belum terdata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar segera melengkapi pendataan untuk mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) memperoleh gambaran kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh.
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru di Jayapura, Senin, mengatakan berdasarkan koordinasi dengan BPS Kota Jayapura, masih terdapat ASN di lingkungan pemerintah daerah yang belum menyelesaikan pendataan.
“Kami meminta seluruh ASN Pemerintah Kota Jayapura yang belum terdata agar segera melakukan pengisian data Sensus Ekonomi. Kami berharap pendataan ini dapat dituntaskan dalam minggu ini sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan BPS,” katanya.
Rustan menegaskan, partisipasi seluruh ASN diperlukan untuk membantu pemerintah memperoleh data yang akurat sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Jayapura Sugiyanto mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang semula dijadwalkan berakhir pada 15 September 2026 diperpanjang hingga 15 Oktober 2026 karena capaian pendataan belum optimal dan masih terdapat masyarakat serta pelaku usaha yang belum tercatat.
Khusus di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, dari total 4.766 ASN, sebanyak 2.534 orang telah terdata atau sekitar 53 persen. Dengan demikian, masih terdapat 2.232 ASN yang belum tercatat.
Untuk mempercepat proses tersebut, BPS Kota Jayapura berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Jayapura dan mendapat fasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan pendataan langsung di Kantor Wali Kota Jayapura.
Sugiyanto mengatakan petugas BPS dibagi menjadi empat tim untuk menjangkau ASN di lingkungan perkantoran pemerintah kota. Pembagian tim disesuaikan dengan lokasi organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk instansi yang berkantor di luar kompleks utama Kantor Wali Kota Jayapura.
Pendataan langsung itu dioptimalkan selama tiga hari, yakni Senin hingga Rabu, dengan sasaran ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dari sekitar 1.400 PPPK yang menjadi sasaran pendataan, baru sekitar 800 orang atau 54 persen yang telah terdata.
Karena itu, BPS berharap dukungan pemerintah daerah dapat mempercepat penyelesaian pendataan terhadap ASN maupun PPPK yang belum tercatat.
Sugiyanto menjelaskan, upaya pendataan secara langsung sebelumnya telah dilakukan dengan mendatangi OPD satu per satu. Namun, pelaksanaannya belum mencapai seluruh sasaran karena tidak semua ASN berada di kantor saat petugas melakukan kunjungan.
“Ini merupakan upaya jemput bola yang kedua kalinya. Sebelumnya, petugas kami sudah berkeliling dari satu OPD ke OPD lainnya. Namun, saat petugas datang, tidak semua ASN berada di tempat. Karena itu, kami kembali mengoptimalkan pendataan agar bisa dituntaskan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kendala serupa juga dihadapi petugas ketika mendata masyarakat di tempat tinggal mereka. Pada pagi hingga siang hari, sebagian warga yang menjadi sasaran pendataan sedang bekerja di kantor sehingga petugas perlu menyesuaikan waktu kunjungan.
Meski demikian, BPS Kota Jayapura terus berupaya menjangkau seluruh sasaran, termasuk ASN, PPPK, masyarakat, dan pelaku usaha.
Melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Jayapura, BPS berharap pendataan dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan sehingga menghasilkan data ekonomi yang lengkap dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. (Clo/julia)
