Nabire – Indotimur
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan Papua Tengah menyoroti sikap Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menangani konflik berdarah di Kapiraya dan Mogodagi, wilayah perbatasan Kabupaten Mimika dan Deiyai.
Ketua DPW PPP Papua Tengah, Nason Utty, menilai Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa belum menunjukkan langkah tegas di lapangan. Padahal konflik yang melibatkan suku Mee dan Kamoro sudah berulang kali menelan korban.
“Rapat sudah beberapa kali digelar bersama Forkopimda di Nabire. Tapi itu hanya sebatas rekomendasi. Pemprov belum benar-benar hadir di Kapiraya, Mogodagi, sampai Kopaikabu,” kata Nason kepada wartawan, Senin (16/2).
Menurut dia, konflik di perbatasan Mimika–Deiyai bukan persoalan baru. Ketegangan antarwarga sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan terus berulang.
“Dua bulan terakhir konflik di Timika, 11 orang meninggal dan lebih dari 200 orang terluka. Dua bulan lalu di Kapiraya, seorang pendeta dibakar hidup-hidup bersama gerejanya. Minggu lalu bentrok lagi, rumah warga dan fasilitas umum dibakar,” ujarnya.
Nason menegaskan, masyarakat membutuhkan kehadiran nyata pemerintah, bukan hanya pernyataan di atas meja.
“Kalau boleh kami ingatkan, rakyat itu lebih tinggi dari jabatan gubernur. Jangan abaikan rakyat. Jangan tunggu korban terus berjatuhan,” tegasnya.
Ia mempertanyakan keseriusan Pemprov Papua Tengah dalam meredam konflik sosial yang sudah memicu korban jiwa dan kerugian besar.
“Pemerintah tidak hadir, atau kalaupun hadir, tidak serius. Ini konflik rakyat. Harus ada langkah tegas, turun langsung, mediasi adat, dan jaminan keamanan,” katanya.
PPP Papua Tengah mendesak gubernur segera turun ke lokasi konflik, mempertemukan tokoh adat Mee dan Kamoro, serta memastikan aparat keamanan menjaga situasi agar tidak kembali memanas.
“Kami tidak mau ini terus berulang. Negara harus hadir. Pemerintah provinsi harus berdiri di depan, bukan di belakang,” tutup Nason.
