Jayapura, Indotimur –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Jayapura, Minggu (21/6/2026), untuk meninjau sekaligus mencanangkan pelaksanaan Program Bedah Rumah secara serentak di seluruh wilayah Tanah Papua.
Kampung Mosso dipilih sebagai lokasi simbolis peluncuran program karena berada di kawasan perbatasan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah.
Program Bedah Rumah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terdepan Indonesia.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan program tersebut merupakan amanat Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan dukungan pendanaan dari APBN maupun sumber pembiayaan non-APBN.
“Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp.8 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Jumlah rumah yang akan dibedah meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit pada tahun sebelumnya menjadi sekitar 400 ribu unit pada tahun 2026,”ujarnya.
Menurutnya, penentuan daerah penerima bantuan dilakukan berdasarkan persentase rumah tidak layak huni dan jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data pemerintah, angka tersebut masih tergolong tinggi di wilayah Papua sehingga menjadi salah satu daerah prioritas program.
Tito menegaskan, kehadiran pemerintah di Kampung Mosso merupakan bentuk perhatian terhadap masyarakat Papua, khususnya yang berada di kawasan perbatasan. Ia menyebut alokasi bantuan untuk Provinsi Papua mengalami peningkatan signifikan, dari sebelumnya sekitar 851 unit rumah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi 4.554 unit rumah.
Sementara secara keseluruhan, program BSPS akan menyasar sekitar 22.379 unit rumah di seluruh Tanah Papua.
Pelaksanaan rehabilitasi rumah dijadwalkan dimulai secara serentak pada 24 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026.
Untuk menjamin transparansi penggunaan anggaran, seluruh pengadaan material bangunan dilakukan melalui mekanisme tender terbuka sehingga penggunaan dana negara dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, program tersebut juga diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan melalui penyediaan hunian yang layak.
Alokasi Untuk Kota Jayapura
Senada dengan itu Walikota Jayapura Abisai Rollo, memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kota Jayapura melalui Program Bedah Rumah.
Menurutnya, Kota Jayapura memperoleh alokasi sebanyak 499 unit rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 unit berada di Kampung Mosso yang menjadi lokasi pencanangan program.
“Kami juga menyaksikan secara langsung proses tender terbuka kepada toko penyedia bahan bangunan. Penyedia dengan penawaran harga terbaik akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan material,”terangnya.
ABR sapaan akrabnya menilai bantuan dari pemerintah pusat sangat membantu Pemerintah Kota Jayapura dalam mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Selain mendukung program pusat, Pemerintah Kota Jayapura juga terus menjalankan program pembangunan rumah layak huni secara mandiri.
Tahun 2025 pemerintah kota membangun 39 unit rumah layak huni, sementara pada tahun 2026 direncanakan sebanyak 20 unit rumah tambahan. Pemerintah daerah juga akan membangun sarana sanitasi, MCK, serta menyediakan akses air bersih bagi masyarakat Kampung Mosso.
P rogram Bedah Rumah diharapkan menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kawasan permukiman tidak layak huni, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perbatasan di Tanah Papua. (clo/iing)
