Jayapura, Indotimur –
Pemerintah Kota Jayapura menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam menyusun arah kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada Orang Asli Papua (OAP), khususnya masyarakat Port Numbay.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim, menegaskan pentingnya akurasi data serta tahapan perencanaan yang terstruktur bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola dana Otsus di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Menurutnya, penyusunan program harus melalui proses yang berjenjang, mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, distrik, hingga kota. Selain itu, perencanaan juga perlu disinkronkan dengan hasil reses DPRD agar menghasilkan Rencana Anggaran Program (RAP) yang akuntabel dan tepat sasaran.
“Perencanaan dana Otsus harus benar-benar berbasis data yang akurat dan melalui tahapan yang jelas. Sinkronisasi antar tahapan sangat penting agar program yang disusun memberikan dampak nyata bagi Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Port Numbay,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar pelaksanaan program Otsus tahun 2026 dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, OPD diharapkan mampu meminimalisir Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari dana Otsus.
“Program harus segera dilaksanakan agar tidak menimbulkan Silpa yang besar. Dana Otsus harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dalam penyusunan RAP Otsus Tahun 2027, Muchlis menegaskan bahwa seluruh program harus mengacu pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, dana Otsus diharapkan mampu mendorong layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih inklusif, bahkan secara bertahap dapat mengarah pada layanan gratis bagi masyarakat OAP.
“Pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Port Numbay, harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga diminta untuk memprioritaskan program pelatihan kerja yang menyasar OAP guna meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kerja lokal.
Sinkronisasi Program Otsus
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, menjelaskan bahwa Musrenbang Otsus bertujuan untuk menyinkronkan dan mengintegrasikan berbagai usulan program dari OPD pengelola dana Otsus agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat OAP.
Menurutnya, forum Musrenbang ini menjadi ruang untuk mengkaji sekaligus mengusulkan program-program strategis daerah yang berorientasi pada kepentingan Orang Asli Papua.
Program-program tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2025–2029.
“Hasil Musrenbang Otsus tingkat kota ini nantinya akan menjadi rujukan dalam pembahasan di tingkat Provinsi Papua hingga Musrenbang nasional,” jelasnya.
Kegiatan Musrenbang Otsus Kota Jayapura Tahun 2026 ini diikuti oleh sekitar 250 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, serta perwakilan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Jayapura berharap perencanaan dan pengelolaan dana Otsus dapat semakin tepat sasaran, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Port Numbay. (clo/iing)
