Oleh : DR.DRS .Benhur Tommy Mano, MM
Di sebuah ruang pertemuan pemerintah daerah, wacana tentang kereta api kembali mengemuka. Pemerintah Provinsi Papua bersama PT Kereta Api Indonesia mulai membicarakan kemungkinan pembangunan jalur kereta yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura.
Bagi sebagian orang, gagasan itu terdengar seperti mimpi besar: kereta api melaju di tanah Papua, menghubungkan kota dan kabupaten, membawa orang dan barang lebih cepat dari sebelumnya.
Namun di balik optimisme itu, muncul juga pertanyaan yang belum terjawab.
Pemerintah menyebut pertemuan tersebut sebagai “tahapan awal”. Sebuah langkah yang katanya membuka jalan menuju pembangunan transportasi modern di Papua. Tetapi hingga kini, publik belum mendengar penjelasan yang lebih rinci. Tidak ada uraian tentang kajian kelayakan, sumber pembiayaan, atau berapa besar biaya yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut.
Padahal, pembangunan rel kereta bukanlah proyek kecil. Ia membutuhkan perencanaan matang, anggaran besar, serta perhitungan risiko yang serius.
Di Papua, pertanyaan tentang pembangunan tidak pernah sekadar soal teknologi atau infrastruktur. Ia selalu berkaitan dengan tanah, identitas, dan masyarakat yang hidup di atasnya.
Rel yang direncanakan dari Kota Jayapura menuju Kabupaten Jayapura hampir pasti akan melintasi wilayah tanah adat. Tanah yang bagi masyarakat Papua bukan sekadar ruang fisik, tetapi bagian dari kehidupan, sejarah, dan hak ulayat yang diwariskan turun-temurun.
Karena itu, setiap rencana pembangunan selalu membawa satu pertanyaan penting: apakah masyarakat sudah benar-benar dilibatkan?
Ketika pemerintah menyebut bahwa kereta api merupakan “harapan masyarakat”, sebagian orang mungkin mengangguk setuju. Infrastruktur memang dibutuhkan. Konektivitas antarwilayah di Papua masih menjadi tantangan besar.
Namun ada juga suara lain yang bertanya pelan: masyarakat yang mana?
Apakah masyarakat adat telah diajak berdiskusi sejak awal? Apakah sudah ada konsultasi publik yang terbuka? Atau gagasan ini masih berhenti di meja-meja rapat pemerintahan?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting, karena pengalaman menunjukkan bahwa proyek besar sering kali berhadapan dengan persoalan tanah dan konflik sosial ketika suara masyarakat tidak didengar sejak awal.
Selain itu, keberhasilan transportasi kereta api di Pulau Jawa tidak serta-merta bisa diterapkan di Papua. Kondisi geografis yang berbeda, jumlah penduduk yang lebih jarang, serta struktur ekonomi lokal menuntut pendekatan pembangunan yang lebih hati-hati.
Di tengah isu efisiensi anggaran nasional dan berbagai kebutuhan dasar yang masih mendesak di Papua, proyek kereta api juga memunculkan perdebatan baru: apakah ini benar-benar solusi transportasi yang dibutuhkan, atau sekadar simbol kemajuan yang ingin ditunjukkan?
Papua sebenarnya tidak kekurangan ide besar. Dari jalan trans Papua hingga berbagai proyek pembangunan lainnya, gagasan tentang kemajuan terus bermunculan.
Namun sering kali, yang lebih dibutuhkan bukan sekadar mimpi besar, melainkan keberanian untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat.
Karena jika tidak, rel kereta yang dibangun kelak mungkin memang akan menghubungkan dua wilayah. Tetapi ia juga bisa menjadi simbol jarak yang masih terbentang antara pemerintah dan rakyatnya. (Penulis adalah Ketua Komisioner V Ikatan Perguruan Tinggi Kepamongprajaan, meliputi : Papua, Papua :barat, Maluku, Maluku utara, Bali, NTT).
