Jayapura — Indotimur
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua mendesak DPP segera mengevaluasi Sekretaris Jenderal Taj Yasin. Peran Sekjen dinilai tidak maksimal, bahkan nyaris tak terlihat di tengah konsolidasi partai jelang pemilu 2029.
Ketua DPW PPP Papua, Haji Mursidin, menyebut posisi Sekjen krusial dalam menjaga ritme organisasi. Jika fungsi itu tidak jalan, mesin partai ikut tersendat.
“Sekjen itu jantung koordinasi. Kalau tidak aktif, ritme partai pasti terganggu. Kami melihat ada kekosongan peran,” kata Haji Mursidin ketika di temui di kantor DPW PPP di Entrop Jayapura (24/4/2026).
Desakan ini ditujukan langsung ke Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono. DPW Papua meminta evaluasi dilakukan segera demi menjaga stabilitas internal.
Di sisi lain, Haji Mursidin menilai roda organisasi di daerah justru bergerak. Setelah muktamar, struktur partai di wilayah mulai hidup. Konsolidasi berjalan, komunikasi antar pengurus lebih intens, dan program kembali dijalankan.
Menurut dia, dorongan itu datang dari langkah Ketua Umum yang aktif turun ke daerah. Sejak awal 2026, Musyawarah Wilayah (Muswil) digelar serentak di berbagai provinsi.
“Di Papua kami rasakan langsung. Struktur hidup, kader bergerak. Tapi Sekjen tidak terlihat dalam proses ini,” ujarnya.
DPW Papua menegaskan, Sekjen seharusnya jadi penghubung pusat dan daerah. Ia juga bertugas memastikan administrasi rapi dan program berjalan sinkron.
Jika fungsi itu tidak dijalankan, potensi ketimpangan kebijakan bisa muncul.
“PPP sedang konsolidasi besar. Semua harus kerja. Tidak boleh ada jabatan yang sekadar formalitas,” tegas Haji Mursidin.
DPW Papua mengaku tetap mendukung langkah DPP. Namun mereka ingin ada pembenahan internal agar seluruh perangkat partai bekerja maksimal.
“Kami ingin PPP lebih solid dan siap hadapi agenda politik ke depan. Evaluasi itu untuk memperkuat,” tutupnya.
Pengurus Daerah Ikut Sorot, Pertanyakan Kinerja Sekjen
Sorotan terhadap Sekjen juga datang dari pengurus. Mereka menilai persoalan internal bukan pada partai, melainkan pada kinerja Sekjen itu sendiri.
“Kita di daerah tidak merasa ada masalah. Justru masalahnya ada di Sekjen yang tidak pernah ikut membangun partai sejak SK Menkum keluar,” kata Sekretaris DPW PPP Papua , Abdul Rahim G, usai ditemui di kantor DPW PPP Jayapura (24/4/2026).
Abdul Rahim menyebut, Sekjen tak pernah terlihat dalam aktivitas partai.
Ia menyarankan agar Sekjen bersikap legowo jika tidak mampu menjalankan tugas.
Abdul Rahim menyebut Pandangan serupa datang dari banyak kader yang menyebut ketua dan sekretaris wilayah se-Indonesia sudah satu suara meminta Sekjen Taj Yasin diganti.
“Kami sepakat minta Ketua Umum ganti Sekjen dengan yang lebih mampu,” ujarnya.
Mereka juga mempertanyakan kontribusi nyata Sekjen di daerah. Pasalnya, seluruh DPW disebut tetap berjalan dengan agenda konsolidasi seperti Muswil dan Muscab.
