Cuaca Buruk dan Pemutusan Rumpon Picu Kenaikan Harga Ikan di Jayapura

Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura Martheys Sibi
Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura Martheys Sibi

Jayapura, Indotimur  —

Harga ikan di Jayapura dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor cuaca buruk serta pemutusan rumpon yang berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan dan pasokan ikan di pasar.

Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura, Matheys Sibi, menjelaskan bahwa gelombang laut yang cukup tinggi membuat banyak nelayan tidak dapat melaut. Kondisi perairan yang tidak bersahabat tersebut menyebabkan jumlah tangkapan ikan yang masuk ke pasar menurun.

“Hari ini kondisi perairan kita gelombangnya cukup tinggi, sehingga berdampak pada aktivitas nelayan. Banyak yang tidak melaut karena faktor keselamatan,” ujarnya.

Selain faktor cuaca, Matheys juga mengungkapkan bahwa adanya survei dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berdampak pada pemutusan rumpon atau alat bantu penangkapan ikan beberapa waktu lalu turut memperparah kondisi tersebut.

Menurutnya, keberadaan rumpon sangat membantu nelayan dalam menentukan lokasi penangkapan ikan. Tanpa rumpon, nelayan harus mencari area tangkap yang lebih jauh dan tidak pasti.

“Pemutusan rumpon memberikan dampak besar terhadap aktivitas nelayan. Mereka kehilangan titik-titik penangkapan ikan, sehingga harus melaut lebih jauh. Ini tentu menambah biaya dan risiko,” jelasnya.

Akibat dari dua faktor tersebut, pasokan ikan di pasar mengalami penurunan sementara permintaan masyarakat tetap tinggi. Kondisi ini menyebabkan harga ikan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Matheys memperkirakan kondisi harga ikan yang tinggi masih akan berlangsung dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan, tergantung pada kondisi cuaca dan stabilitas aktivitas nelayan.

Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kota Jayapura mendorong adanya intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga. Salah satu langkah yang diharapkan adalah adanya pengaturan harga di Pelabuhan Perikanan Indonesia Hamadi yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Papua.

“Pengelolaan PPI Hamadi berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, kami berharap ada pengaturan harga yang jelas, baik harga eceran terendah maupun tertinggi, sehingga harga tetap stabil meskipun pasokan berkurang,” katanya.

Ia menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar serta melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak terkendali.

Kenaikan harga ikan ini juga dinilai berpotensi memicu inflasi daerah, mengingat ikan merupakan salah satu komoditas utama konsumsi masyarakat di Jayapura.

Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah strategis agar distribusi dan harga ikan kembali stabil, serta aktivitas nelayan dapat kembali berjalan normal. (clo/iing)

 

Jadikan Postingan ini Sebagai Diskusi