Jayapura, Indotimur –
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Jayapura, Jhon H. Mampioper, menjelaskan Balai Besar Regional VI Maluku–Papua yang berkedudukan di Jayapura merupakan perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia di daerah yang membawahi delapan provinsi di wilayah Papua dan Maluku, termasuk Papua Tengah, Papua Selatan, Maluku dan Maluku Utara.
Menurutnya, program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan kini mulai berjalan di berbagai daerah di Indonesia.
“Secara nasional ada sekitar 166 lokasi Sekolah Rakyat yang tersebar di Indonesia pada tahap rintisan 1A dan 1B sejak tahun 2025,” ujarnya.
Di Papua sendiri, kata dia, tahap rintisan 1A dilaksanakan di kompleks BBPPKS Jayapura dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Program tersebut telah berjalan sejak Juli 2025 dengan jumlah 100 siswa yang berasal dari Kota Jayapura dan Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Karena keterbatasan fasilitas, hanya tersedia empat ruang kelas atau empat rombongan belajar. Seluruh siswa memanfaatkan fasilitas yang ada di Balai Besar, mulai dari asrama, ruang belajar, ruang makan, ruang guru, hingga laboratorium,” jelasnya.
Ia menambahkan, fasilitas ibadah juga disediakan bagi siswa. Bagi siswa beragama Islam dapat melaksanakan salat di area yang telah disediakan, sementara siswa Kristen melakukan ibadah bersama pada hari Minggu atau di gereja terdekat.
Tenaga pendidik di Sekolah Rakyat didukung oleh guru yang dikirim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejarah, dan sains. Sementara guru agama didukung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
Selain di Jayapura, tahap rintisan 1B juga dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Sarmi dengan memanfaatkan fasilitas milik pemerintah daerah. Di kedua daerah tersebut, masing-masing sekolah menampung sekitar 100 siswa tingkat SMA.
Sementara itu di Tanah Papua, program Sekolah Rakyat terintegrasi juga dilaksanakan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dengan jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Sedangkan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Sekolah Rakyat memanfaatkan fasilitas eks Wisma Atlet Pekan Olahraga Nasional XX Papua yang telah direnovasi menjadi ruang kelas, ruang guru, serta asrama bagi siswa.
Di Kota Jayapura sendiri terdapat Sekolah Rakyat Terintegrasi yang berlokasi di kawasan BLK Pasir II dengan jumlah sekitar 75 siswa pada jenjang SD dan SMP. Para siswa berasal dari berbagai daerah di Provinsi Papua seperti Biak, Supiori, Keerom, Sarmi, Kota Jayapura hingga Mamberamo Raya.
Proses penerimaan siswa dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari verifikasi data kesejahteraan, verifikasi data kependudukan melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga pemeriksaan dokumen pendidikan seperti ijazah. Bagi siswa yang belum memiliki dokumen administrasi, pemerintah membantu proses pengurusannya.
“Kalau ada anak dari keluarga miskin yang belum memiliki akta kelahiran atau dokumen lain, kita bantu melalui dinas sosial dan dukcapil setempat agar mereka tetap bisa mengakses pendidikan,” katanya.
Program Sekolah Rakyat ini bersifat sementara dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Ke depan, pemerintah akan membangun gedung permanen di atas lahan seluas sekitar lima hektare yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Pembangunan fasilitas permanen tersebut direncanakan mulai dilakukan pada 2026 dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
Mampioper menegaskan bahwa Sekolah Rakyat terbuka bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu yang merupakan warga negara Indonesia dan berdomisili di Papua.
“Program ini tidak hanya untuk anak asli Papua, tetapi untuk semua warga negara Indonesia yang lahir dan besar di Papua serta berasal dari keluarga tidak mampu,” ujarnya.
Ia berharap program Sekolah Rakyat dapat membantu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin sekaligus memutus rantai kemiskinan di wilayah Papua dan Indonesia secara umum. (lia)
