Jayapura, Indotimur –
Situasi memanas terjadi di Puskesmas Hamadi setelah sejumlah oknum aparatur sipil negara (ASN) melakukan aksi pemalangan yang diduga berkaitan dengan penunjukan pelaksana tugas (Plt) kepala puskesmas yang baru.
Aksi pemalangan tersebut terjadi pada Kamis (16/4/2026) dan sempat mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Abisai Rollo turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Jumat (17/4/2026) guna memastikan pelayanan tetap berjalan.
Saat tiba di lokasi, Wali Kota mendapati kendaraan milik puskesmas masih diparkir di depan pagar, sehingga menghambat akses masuk ke fasilitas kesehatan tersebut.
Dihadapan awak media, Abisai Rollo menegaskan pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari penyegaran organisasi.
“Pergantian itu hal biasa dalam pemerintahan, baik kepala puskesmas maupun staf. Ini bagian dari penyegaran dan merupakan hak walikota,”tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar tetap bersikap profesional dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat pelayanan publik, terlebih di fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Saya minta jangan ada lagi aksi palang-memalang di puskesmas. Ini fasilitas umum yang harus melayani masyarakat. Siapa saja pegawai yang terlibat, segera laporkan nama-namanya kepada saya,” tegasnya.
Lebih jauh, Wali Kota memperingatkan ASN yang terbukti terlibat dalam aksi pemalangan akan dikenakan sanksi tegas. Termasuk kemungkinan dipindahkan atau dimutasi ke unit kerja lain seperti kelurahan atau distrik.
“ASN itu bekerja berdasarkan penugasan. Dimana ditempatkan harus siap melaksanakan tugas. Tidak boleh menghambat pelayanan masyarakat dengan tindakan seperti ini,”tekannya.
Pemerintah Kota Jayapura berharap insiden ini tidak terulang kembali dan mengimbau seluruh tenaga kesehatan untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sebelumnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Hamadi sempat terhenti total pada Kamis (16/4/2026) setelah terjadi aksi pemalangan oleh sejumlah pihak yang menolak penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt) kepala puskesmas.
Aksi tersebut dipicu penunjukan Marlinda Waromi sebagai Plt Kepala Puskesmas Hamadi yang oleh pihak penolak dianggap tidak sesuai dengan aturan kepegawaian.
Dalam aksi tersebut, massa bahkan memasang banner penolakan di depan pintu masuk puskesmas, sehingga akses menuju fasilitas kesehatan tertutup dan pelayanan medis kepada masyarakat tidak dapat berjalan seperti biasa. (Clo/iing)
